Print this page

PRESIDEN APRESIASI PENERAPAN E-COURT DAN E-LITIGATION PADA MAHKAMAH AGUNG

17 Februari 2021 Berita 21666
Presiden Republik Indonesia, hadiri sidang istimewa dalam rangka Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara virtual Presiden Republik Indonesia, hadiri sidang istimewa dalam rangka Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara virtual IT PTA SULTRA

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin hadir secara virtual dalam acara Sidang Istimewa dalam rangka penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Rabu 17 Februari 2021, sekaligus memberikan sambutannya secara virtual dari istana negara.

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mahkamah Agung, yang telah menerapkan teknologi informasi, seperti e-court dan e-litigation dalam ruang lingkup peradilan. Menurut Presiden, penerapan teknologi informasi tersebut telah terbukti meningkatkan kinerja Mahkamah Agung pada 2020 dibanding tahun sebelumnya.

Presiden ketujuh RI ini menegaskan, reformasi peradilan melalui system modern adalah sebuah keharusan dan sebagai benteng keadilan, Mahkamah Agung dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha dan investor melalui keputusan-keputusan yang mengurangi disparitas pemidanaan. "Dengan kinerja dan reputasi yang semakin baik Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan putusan landmark decision dalam menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat,  sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga yang semakin terpercaya," kata Presiden.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin dalam laporannya memaparkan sejumlah capaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, baik di bidang teknis yudisial maupun capaian di bidang kesekretariatan.

Laporan Tahunan Mahakmah Agung Tahun yang disampaikan oleh ketua Mahakamah Agung RI Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin,SH.,MH.

Menurut Muhammad Syarifuddin, capaian di bidang Teknis yudisial antara lain mengenai penanganan perkara secara umum, di mana rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung pada tahun 2020 adalah sebesar 99,04%, atau lebih tinggi dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu sebesar 70%,  Capaian tersebut berimplikasi pada jumlah sisa perkara pada tahun 2020, yaitu menjadi 199 perkara. “Jumlah sisa perkara tersebut merupakan yang terkecil sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung”, tandasnya.

Menyinggung kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik (e-Court) sepanjang Tahun 2020,  jumlah perkara perdata, perkara perdata agama dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di pengadilan tingkat pertama sebanyak 186.987 perkara, atau meningkat sebesar 295% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 47.244  perkara.

Mengenai kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, menurut Muhammad Syarifuddin, Mahkamah Agung telah berhasil menorehkan prestasi di mana sebanyak 85 satuan kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  dan 9 Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.560 perkara telah disidangkan secara
e-Litigation.

Wakil Ketua PTA Sulawesi Tenggara, Dr. H. Mame Sadafl, S.H., M.H. menghadiri acara Laporan Tahunan Mahakamh Agung RI secara virtual di Command Center PTA Sultra

Pada Program kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, menuju WBK dan WBBM. Untuk tahun 2020 Mahkamah Agung telah berhasil menorehkan prestasi yang membaggakan di mana sebanyak 85 satuan kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  dan 9 satuan kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang salah satunya dari unsur eselon I yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Acara yang berlangsung di Ruang Kusumah Atmadja lantai 14 Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat tersebut, juga dihadiri para Duta Besar negara sahabat, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Mahkamah Agung, para menteri dan segenap Hakim Agung dan seluruh pejabat eseleon I pada Mahkamah Agung, mau pun seluruh Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Khusus Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer seluruh Indonesia mengikuti acara tersebut secara virtual dari kantor masing-masing.

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Sulawesi Tenggara, tentu saja tak ketinggalan mengikuti sidang istimewa tersebut. Wakil Ketua PTA Sultra Dr. Drs. H. Mame Sadafal, S.H.,M.H., di ruang Command Center PTA., dengan mengenakan toga hakim dan kalung jabatan, hadir secara virtual mewakili Ketua PTA Sultra yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Agama Lasusua, Kolaka Timur. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua PTA Sultra didampingi beberapa orang Hakim Tinggi pada PTA Sulawesi Tenggara, hingga berakhirnya sidang tahunan Mahkamah Agung tersebut.

Seusai penutupan Sidang Istimewa Mahkamah Agung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Dr. Drs. H. Mame Sadafal, S.H.,M.H., ketika dimintai tanggapannya mengenai keberhasilan Dirjen Badilag sebagai satu-satunya unsur eselon I meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2020, menegaskan, bahwa sebagai warga Peradilan Agama tentunya patut bersyukur atas capaian Direktorat Jenderal Peradilan Agama tersebut. Selanjutnya ia pun berharap agar prestasi tersebut dapat dijadikan sebagai pelecut dan penyemangat bagi PTA dan Pengadilan Agama se-Sulawesi Tenggara yang belum berhasil meraih predikat WBK untuk terus memacu diri menyempurnakan segala kekurangan sehingga di tahun 2021 ini kita semua bisa tercatat sebagai peraih WBK dan khusus kepada Pengadilan Agama Kolaka yang pada tahun 2020 menjadi satu-satunya Pengadilan Agama di Wilayah PTA Sulawesi Tenggara berhasil meraih predikat WBK bisa meningkatkan capaiannya menjadi salah satu Pengadilan Tingkat pertama yang berhasil meraih WBBM.  (IT PTA SULTRA)

Muhammad Kumar Mubarak, S.Sos., M.M.

Analis Kepegawaian Ahli Pertama

Latest from Muhammad Kumar Mubarak, S.Sos., M.M.