Jum'at 21 September 2018 | 10 Muharram 1440 H | 03:05:57
IP Anda : 54.225.59.14
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Eksekusi Grosse Akta

  1. Sesuai Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg ada dua macam grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu grosse akta pengakuan hutang dan grosse sita hipotik.

  2. Grosse adalah salinan pertama dan akta otentik. Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur.

  3. Oleh karena salinan pertama dan alas pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan eksekusi, maka salinan pertama ini harus ada kepala/ irah-irah yang berbunyi ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salinan lainnya yang diberikan kepada debitur tidak memakai kepala/ irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asli dari akta (minit) disimpan oleh Notaris dalam arsip dan tidak memakai kepala/ irah-irah.

  4. Grosse atas pengakuan hutang yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh Notaris diserahkan kepada kreditor yang dikemudian hari bisa diperlukan dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agamai.

  5. Eksekusi berdasarkan Grosse akta pengakuan hutang Fixed Loan hanya dapat dilaksanakan apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah hutangnya itu.

  6. Apabila debitur membantah jumlah hutang tersebut, dan besarnya hutang menjadi tidak fixed, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank untuk dapat mengajukan tagihannya harus melalui suatu gugatan, yang dalam hal ini, apabila syarat-syarat terpenuhi, dapat dijatuhkan putusan serta merta.

  7. Pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang (Geldschieters Ordonantie, S.1938-523), melarang Notaris membuat atas pengakuan hutang dan mengeluarkan grosse aktanya untuk perjanjian hutang-piutang dengan seorang pelepas uang.

  8. Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg. tidak berlaku untuk grosse akta semacam ini.

  9. Grosse akta pengakuan hutang yang diatur dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg, adalah sebuah surat yang dibuat oleh Notaris antara Orang Alamiah/ Badan Hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku, berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan disertai bunga sebesar 2 % sebulan.

  10. Jumlah yang sudah pasti dalam surat pengakuan hutang bentuknya sangat sederhana dan tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain.

  11. Kreditur yang memegang grosse atas pengakuan hutang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam hal debitur ingkar janji.

 

Baca juga :
Modul load_related_items belum di konfigurasi

Data yang disajikan disini adalah data dari Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama pada portal http://infoperkara.badilag.net


Putusan Banding

Putusan Banding Tahun 2015

Putusan yang dipublikasi pada website ini adalah putusan yang telah melalui proses anonimasi (pengaburan) identitas para…

Putusan Banding Tahun 2014

Putusan Banding Tahun 2013

Putusan Banding Tahun 2012

Putusan Banding Tahun 2011

 

Laporan Perkara

LAPORAN KEADAAN PERKARA BULAN JULI TAHUN 2015

Surat Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/645/OT.01.2/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Laporan Keadaan…

Laporan Perkara Tahun 2015

Perkara Banding yang ditangani Tahun 2014

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

 

Kepegawaian

Data Statistik Sumber Daya Manusia Tahun 2014

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai…

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2013

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2012

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2011

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2010

 
 

Aset Pengadilan

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor tahun 2013

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan penatausahaan sarana dan prasarana kantor di Pengadilan Tinggi Agama Kendari,…

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2011

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

 

DIPA / APBN

 

Realisasi Anggaran

 
Powered by yudhi.tc@gmail.com @2013
Render time: 0.0848 Memory: 5.97MB
| Hari ini : 590 Bulan ini : 54,293 Tahun ini : 661,365 Total 6,555,774 Hit Kunjungan    RSS | Site Map | Facebook | Admin