Sabtu 20 Juli 2019 | 17 Zulqaidah 1440 H | 18:42:19
IP Anda : 54.162.151.77
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Hak-hak Pelapor dan Terlapor terhadap suatu Aduan

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR

 

A. HAK-HAK PELAPOR

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas

  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun

  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan

  4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan

 

B. HAK-HAK TERLAPOR

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain

  2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya

 

C. HAK MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN

  1. Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan;

  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

 


Baca juga :
Modul load_related_items belum di konfigurasi