Jum'at 14 Desember 2018 | 5 Rabiul Akhir H | 09:32:59
IP Anda : 52.91.90.122
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

HUKUM PERJANJIAN (AQAD) PERBANKAN DAN JASA KEUANGAN SYARIAH

HUKUM PERJANJIAN (AQAD) PERBANKAN

DAN JASA KEUANGAN SYARI’AH

(Suatu Tinjauan Dari Sisi Hukum Islam Dan Operasional Perbankan Syari’ah)

 

Oleh : Drs H.Armia Ibrahim, S.H.[1]

 

 

 

  1. PENDAHULUAN

          Sebagaimana dimaklumi bahwa sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menangani perkara bertambah luas dengan dijadikannya penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sebagai kewenangan.

 

         Menurut penjelasan  pasal 49 huruf i, yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

a.    bank syari’ah;

b.    lembaga keuangan mikro syari’ah.

c.    asuransi syari’ah;

d.    reasuransi syari’ah;

e.    reksa dana syari’ah;

f.     obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;

g.    sekuritas syari’ah;

h.    pembiayaan syari’ah;

i.     pegadaian syari’ah;

j.     dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan

k.    bisnis syari’ah.

      

     Kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari’ah diperkuat lagi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, dimana dalam pasal 55 ayat (1) dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan syari’ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun demikian dengan adanya penjelasan pasal 55 ayat (2) dari Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan aqad” adalah upaya: a). Musyawarah, b). mediasi perbankan c). melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau d). melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, telah menimbulkan permasalahan besar dalam aplikasi di lapangan. Karena ternyata sebagian besar perbankan syari’ah di dalam aqadnya telah mencantumkan klausula “jika terjadi  maka akan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”. Sehingga sejak lahir Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari’ah, khusus tentang sengketa menyangkut perbankan syari’ah seperti telah menimbulkan titik singgung dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

 

    Hal tersebut baru dapat terselesaikan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 tentang permohonan uji materil pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 yang diajukan oleh  Ir. H. Dadang Achmad, yang mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan menyatakan :

 

[1] Ketua PTA Kendari, Alumni TOT Ekonomi Syari’ah Angkatan I tahun 2013 di Bogor.

 

selengkapnya silahkan unduh DISINI

 

Data yang disajikan disini adalah data dari Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama pada portal http://infoperkara.badilag.net


Putusan Banding

Putusan Banding Tahun 2015

Putusan yang dipublikasi pada website ini adalah putusan yang telah melalui proses anonimasi (pengaburan) identitas para…

Putusan Banding Tahun 2014

Putusan Banding Tahun 2013

Putusan Banding Tahun 2012

Putusan Banding Tahun 2011

 

Laporan Perkara

LAPORAN KEADAAN PERKARA BULAN JULI TAHUN 2015

Surat Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/645/OT.01.2/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Laporan Keadaan…

Laporan Perkara Tahun 2015

Perkara Banding yang ditangani Tahun 2014

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

 

Kepegawaian

Data Statistik Sumber Daya Manusia Tahun 2014

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai…

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2013

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2012

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2011

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2010

 
 

Aset Pengadilan

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor tahun 2013

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan penatausahaan sarana dan prasarana kantor di Pengadilan Tinggi Agama Kendari,…

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2011

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

 

DIPA / APBN

 

Realisasi Anggaran

 
Powered by yudhi.tc@gmail.com @2013
Render time: 0.0936 Memory: 5.97MB
| Hari ini : 1,755 Bulan ini : 54,114 Tahun ini : 919,819 Total 6,814,228 Hit Kunjungan    RSS | Site Map | Facebook | Admin