Jum'at 21 September 2018 | 10 Muharram 1440 H | 03:15:22
IP Anda : 54.225.59.14
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Prinsip Penanganan Pengaduan

Sesuai Lampiran IV Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. Nomor :    NO. 076/KMA/SK/VI/2009 Tanggal : 4 Juni 2009, Prinsip penanganan laporan pengaduan masyarakat merupakan nilai-nilai yang wajib dijadikan acuan dalam setiap tahapan penanganan pengaduan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

 A. Penerimaan Satu Pintu
Prinsip penerimaan satu pintu dimaksudkan bahwa semua pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama, harus disampaikan kepada dan diketahui oleh Badan Pengawasan;

 B. Obyektivitas
Prinsip obyektivitas dimaksudkan bahwa penanganan pengaduan dilakukanberdasarkan kriteria yang telah itentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada;

C. Efektif, Efisien dan Ekonomis
Prinsip efektif, efisien dan ekonomis dimaksudkan agar penanganan pengaduan dilakukan secara tepat sasaran, hemat dari segi sumber daya, tenaga, biaya dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

D. Akuntabilitas dan Transparansi
Prinsip transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan bahwa proses penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku;

E. Kerahasiaan
Prinsip kerahasiaan dimaksudkan bahwa penanganan pengaduan dilakukan secara hati-hati dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta kerahasiaan materi laporan. Selain untuk perlindungan terhadap Pelapor, prinsip ini diterapkan juga untuk menghormati asas praduga tidak bersalah terhadap Terlapor. Oleh karena itu, surat-menyurat dan arsip dalam penanganan pengaduan adalah bersifat rahasia;

F. Adil dan Seimbang
Prinsip adil dan seimbang dimaksudkan bahwa dalam penanganan pengaduan baik Pelapor maupun Terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan sama untuk didengar keterangannya, serta dilakukan proses pencarian fakta secara menyeluruh;

G. Penghargaan terhadap Profesi Hakim dan Wibawa Pengadilan
Penghargaan terhadap profesi hakim dan wibawa pengadilan dimaksudkan bahwa dalam proses penanganan pengaduan dilakukan dengan cara-cara yang sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi independensi hakim dan wibawa lembaga peradilan;

 

Informasi ini Berdasarkan Surat Keputusan MAHKAMAH AGUNG RI NO. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lembaga Peradilan dan Surat Keputusan MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 144/KMA/SK/III/2007 tentang tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

 

Baca juga :
Modul load_related_items belum di konfigurasi

Data yang disajikan disini adalah data dari Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama pada portal http://infoperkara.badilag.net


Putusan Banding

Putusan Banding Tahun 2015

Putusan yang dipublikasi pada website ini adalah putusan yang telah melalui proses anonimasi (pengaburan) identitas para…

Putusan Banding Tahun 2014

Putusan Banding Tahun 2013

Putusan Banding Tahun 2012

Putusan Banding Tahun 2011

 

Laporan Perkara

LAPORAN KEADAAN PERKARA BULAN JULI TAHUN 2015

Surat Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/645/OT.01.2/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Laporan Keadaan…

Laporan Perkara Tahun 2015

Perkara Banding yang ditangani Tahun 2014

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

 

Kepegawaian

Data Statistik Sumber Daya Manusia Tahun 2014

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai…

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2013

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2012

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2011

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2010

 
 

Aset Pengadilan

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor tahun 2013

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan penatausahaan sarana dan prasarana kantor di Pengadilan Tinggi Agama Kendari,…

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2011

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

 

DIPA / APBN

 

Realisasi Anggaran

 
Powered by yudhi.tc@gmail.com @2013
Render time: 0.0866 Memory: 5.97MB
| Hari ini : 613 Bulan ini : 54,316 Tahun ini : 661,388 Total 6,555,797 Hit Kunjungan    RSS | Site Map | Facebook | Admin