Rabu 25 April 2018 | 9 Sya'ban 1439 H | 05:43:08
IP Anda : 54.80.123.20
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK

PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya :
1.  a.  Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg. Jo. Pasal 66 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg. Jo. Pasal 58 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  c. Surat permohonan dapat ddirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
     
2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :
  a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989nyang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006);
  c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
  d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
     
3. Permohonan tersebut memuat :
  a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
  b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
  c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
     
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006).
     
5. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Gb. Jo. Pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.).

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Pemohon mendaftarkan perkara permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.
   
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan.
   
3.  a. Tahapan persidangan
    1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006);
    2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 tahun 2003);
    3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.).
  b.  Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai gugat talak sebagai berikut :
    1) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
    2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
    3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
       
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) harisetelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

 

Baca juga :
Modul load_related_items belum di konfigurasi

Data yang disajikan disini adalah data dari Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama pada portal http://infoperkara.badilag.net


Putusan Banding

Putusan Banding Tahun 2015

Putusan yang dipublikasi pada website ini adalah putusan yang telah melalui proses anonimasi (pengaburan) identitas para…

Putusan Banding Tahun 2014

Putusan Banding Tahun 2013

Putusan Banding Tahun 2012

Putusan Banding Tahun 2011

 

Laporan Perkara

LAPORAN KEADAAN PERKARA BULAN JULI TAHUN 2015

Surat Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/645/OT.01.2/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Laporan Keadaan…

Laporan Perkara Tahun 2015

Perkara Banding yang ditangani Tahun 2014

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

 

Kepegawaian

Data Statistik Sumber Daya Manusia Tahun 2014

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai…

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2013

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2012

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2011

Data Statistik Kepegawaian Tahun 2010

 
 

Aset Pengadilan

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor tahun 2013

Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan penatausahaan sarana dan prasarana kantor di Pengadilan Tinggi Agama Kendari,…

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2011

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

 

DIPA / APBN

 

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2015

Tabel Data Distribusi Realisasi Anggaran Perbulan DIPA Program 01 tahun 2015 Periode per Bulan Belanja Pegawai …

Realisasi Anggaran DIPA tahun 2014

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2013

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2012

Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2011

 
Powered by yudhi.tc@gmail.com @2013
Render time: 0.0926 Memory: 5.98MB
| Hari ini : 765 Bulan ini : 69,783 Tahun ini : 304,018 Total 6,198,427 Hit Kunjungan    RSS | Site Map | Facebook | Admin