Rabu 23 Oktober 2019 | 23 Safar 1441 H | 20:30:28
IP Anda : 18.208.187.169
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Ringkasan Laporan Tahunan 2013

  1. Kesoimpulan
  2. Penyelesaian perkara dalam tahun 2013 dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai berikut :
    1. Perkara di Tingkat Pertama Tahun 2013 berjumlah 2779 Perkara diselesaikan 2429 Perkara, prosentase penyelesaian 87.40 %. terjadi peningkatan 4.96% dari penyelesaian perkara tahun 2012 (82.44%), penyelesaian perkara ini kurang dari harapan seharusnya sisa perkara maksimal 10 % sementara sisa tahun 2013 masih 12.91 % sehingga di tahun 2014 perlu ditingkatkan penyelesaian perkara.
    2. Perkara di Tingkat Banding Tahun 2013 berjumlah 31 Perkara, diselesaikan 28 Perkara, prosentase penyelesaian 90.32%, Tahun 2012 prosentase penyelesaian mencapai 86.36%  terjadi peningkatan penyelesaian perkara dari tahun sebelumnya sekitar 3.96%.
  3. AdministrasiPeradilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tinggi Agama Kendari, pada umumnya telah dapat dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.001/SK/I/1991.
  4. Dalam rangka percepatan pelaporan Perkara telah dilakukan melalui SIADPA Plus yaitu portal informasi perkara yang telah dirasakan manfaatnya untuk informasi Badan Peradilan Agama walaupun masih terkendala sistem jaringan internet.
  5. Dalam rangka transparansi putusan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah dapat dilaksanakan Anonimisasi Putusan dan pengiriman putusan ke portal putusan Mahkamah Agung.
  6. Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai kawal depan Mahkamah Agung telah melakukan berbagai bentuk pengawasan  baik teknis yustisial, adminstrasi peradilan, administrasi umum secara berkala, walaupun belum optimal karena keterbatasan anggaran tahun 2013, termasuk pengawasan insidentil apabila terdapat kasus-kasus yang perlu mendapat penyelesaian.

 

  • Keadaan Perkara
  1. Penyelesaian perkara tahun 2013 pada tingkat banding meningkat dibandingkan penyelesaian perkara di tahun 2012. Hal ini disebabkan perkara masuk pada akhir tahun. Sisa perkara tahun 2012 sebanyak 3 perkara, ditambah yang diterima tahun 2013 sebanyak 28 perkara. Perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 28 perkara sisanya sebanyak 3 perkara. Sedangkan pada tingkat pertama penyelesaian perkara dinilai ada peningkatan,  dimana persentase sisa perkara tahun 2013 sebesar .12.91% .
  2. Dari segi kuantitas, perkara yang diterima ditingkat pertama meningkat, sedangkan tingkat banding menurun. Pada tahun 2012 perkara yang diterima pada tingkat pertama sebanyak 1.981 perkara, sedang pada tahun 2013 sebanyak 2.370 perkara, naik sebanyak 389 perkara. Adapun di tingkat banding pada tahun 2013 yang diterima 28 perkara, tahun 2012 sebanyak 21 perkara, meningkat7 Perkara .
  3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan.
  • Sumber Daya Manusia
    1. Kekuatan sumber daya manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebanyak 134 orang.
    2. Kekuatan sumber daya manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebanyak 72 orang.
    3. Sehingga jumlah sumber daya manusia teknis yudisial maupun Non Yudisial secara keseluruhan sebanyak 206 orang.
    4. Dilihat dari jenis pekerjaan dan fungsinya, kekuatan sumber daya manusia tetap terus diusahakan seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan dan kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kualitas memadai yang dapat diandalkan dalam proses pengembangan kepemerintahan yang berbasis e-government yang tengah digalakkan oleh lingkungan Mahkamah Agung RI guna tercapainya asas transparansi dan akuntabilitas menuju peradilan yang agung.
  • Pengelolaan Keuangan

Realisasi anggaran untuk  semua belanja keseluruhan menyerap dana sebesar Rp.33.535.828.796,-  (Tiga Puluh Tiga Miliar lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 31.373.179.000,- (Tiga Puluh Satu Miliyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berarti realisasi mencapai %.

  • Pengelolaan Administrasi
    1. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan lagi.
    2. Pengelolaan administrasi baik perkara maupun bidang kesekretariatan selama Tahun 2013 telah menerapkan teknologi informasi baik dalam level back office, seperti Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sikep Online, RKA-KL Online, SMS Keuangan Perkara, Sistem Informasi Adminitrasi Perkara (SIADPA), SABMN, SAI, yang telah dapat diakses publik melalui situs www.pta-Kendari.go.id beserta situs-situs lainnya di Pengadilan di tingkat pertama.
      1. Rekomendasi
  • Keadaan Perkara

Kepada Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari agar lebih meningkatkan target penyelesaian perkara dan memperkecil sisa perkara hingga setinggi-tingginya 10 %.

 

  • Sumber Daya Manusia
    1. Pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan pegawai perlu terus menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional, berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia. Perlu pendistribusian dan penempatan Hakim secara merata, seimbang dan proporsional.
    2. Perlu dilakukan “Pelatihan” dalam bentuk “Bedah Berkas” untuk lebih memudahkan pemahaman secara langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis yustisial baik bagi Hakim maupun Panitera Pengganti.
    3. Seiring perkembangan pemanfaatan Teknologi Informasi yang terus meningkat, dan dirasakan penerapan dalam menuju e-government sangat berperan dalam penyelesaian dan peningkatan kinerja, maka perlu dilakukan secara berkala pelatihan agar jumlah sumber daya manusia yang menguasai Teknologi Informasi bertambah.

 

  • Saran dan Prasarana
    1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. dimohon adanya aturan mengenai pengawasan baku mutu terhadap proyek berjalan, sehingga pengawasan berkala yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pembangunan.
    2. Proyek pembangunan gedung kantor dan pengadaan sarana dan prasarana perlu terus menerus ditingkatkan sesuai standar ideal (prototype gedung pengadilan) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama demi kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

 

  • Pengelolaan Keuangan
  1. Penyusunan anggaran melalui RKA-KL telah dilakukan berulang kali, karena permintaan dari Pusat mendadak yang berakibat pada penyusunan anggaran terkesan buru-buru. Untuk itu perlu dikomunikasikan kepada satker bahwa dalam penyusunan anggaran terdapat siklus anggaran yakni penentuan pagu indikatif, sementara dan definitif, sehingga dapat diantisipasi sebelumnya.
  2. Waktu turunnya dana APBNP melalui revisi DIPA jangan terlalu mepet dengan masa akhir tahun anggaran agar dana APBNP dapat terserap sesuai dengan aturan petunjuk Mahkamah Agung RI.
  3. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin sehingga pelaksanaan program kerja bisa lebih ditingkatkan.

 

  • Pengelolaan Administrasi

Dalam rangka pengelolaan administrasi umum, seperti pengelolaan surat dapat ditangani secara cepat dan tepat, kami usul kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan pengelolaan surat yang berbasis elektronik yang dapat diaplikasikan disetiap kantor Pengadilan, baik tingkat banding maupun tingkat pertama.

 

Dokumen laporan Tahunan 2013 dibawah ini: