Sabtu 20 Juli 2019 | 17 Zulqaidah 1440 H | 18:47:28
IP Anda : 54.162.151.77
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Siapa saja yang boleh mengajukan Aduan

SUMBER PENGADUAN

Pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dapat bersumber dari:

1.    Masyarakat, yaitu:
      a. Para pencari keadilan atau pihak berperkara;
      b. Advokat;
      c. Masyarakat umum yang bukan merupakan pihak berperkara;
      d. Lembaga Bantuan Hukum;
      e. Lembaga Swadaya Masyarakat; atau
      f. Institusi masyarakat lainnya.


2. Lembaga negara lain, yaitu:
   a. Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   b. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
   c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   d. Kejaksaan Republik Indonesia;
   e. Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik     Indonesia;
   f. Sekretariat Negara Republik Indonesia;
   g. Komisi Yudisial Republik Indonesia;
   h. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
   i. Ombudsman Nasional;
   j. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia;
   k. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; atau
   l. Lembaga negara lainnya.


3. Internal lembaga pengadilan, yaitu pengaduan yang disampaikan oleh aparat  lembaga peradilan, termasuk keluarga hakim atau pegawai;

4. Laporan atau surat kedinasan, yaitu laporan atau surat resmi dari pimpinan  atau pejabat lembaga peradilan mengenai aparat lembaga peradilan yang  dipimpinnya;

5. Informasi lain yang berasal dari:

   a. Instansi di luar pengadilan;
   b. Media massa; atau
   c. Isu yang berkembang.

 

Informasi ini Berdasarkan Surat Keputusan MAHKAMAH AGUNG RI NO. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lembaga Peradilan dan Surat Keputusan MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 144/KMA/SK/III/2007 tentang tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

 
 
Baca juga :
Modul load_related_items belum di konfigurasi