Senin 16 September 2019 | 16 Muharram 1441 H | 23:59:42
IP Anda : 34.236.170.48
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: ANGGARAN DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Pebendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

 

DIPA Sebagai Dasar Perikatan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran

DIPA merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dan beban anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-masing satuan kerja (satker). Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat yang ditunjuk/pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pada satker dilarang melakukan perikatan atau perjanjian yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara apabila DIPA belum disahkan oleh Menteri Keuangan.

Proses pengadaan barang/jasa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan satker dapat dilakukan sepanjang anggaran untuk kegiatan dimaksud telah dialokasikan, dengan ketentuan bahwa penerbitan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dimaksud dilakukan setelah DIPA untuk kegiatan tersebut telah disahkan.

 

DIPA Sebagai Dasar Pengujian Tagihan kepada Negara

DIPA juga dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengujian-pengujian, baik oleh Pejabat Penguji Tagihan, pejabat pengawas fungsional, maupun oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Setiap pelaksanaan kegiatan dan pembebanan anggaran yang dikeluarkan oleh PA/KPA harus sesuai dengan DIPA yang telah disahkan.

Setiap kegiatan atau belanja yang dilakukan satker harus diuji kebenarannya apakah telah sesuai dengan DIPA. DIPA memuat semua perencanaan satker yang diuraikan mulai dari bagian anggaran, fungsi, subfungsi, program, kegiatan dan subkegiatan, sampai jenis belanja dan pagu anggaran masing-masing akun belanja. Selain akun belanja, DIPA juga memuat akun pendapatan.

Pengujian yang dilakukan meliputi apakah kegiatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh PA/KPA/pejabat yang ditunjuk telah sesuai dengan akun yang ditetapkan, atau apakah setiap pengeluaran anggaran dananya tersedia atau cukup tersedia pada akun yang bersangkutan, atau apakah penerbitan SPM telah sesuai dengan beban kegiatan dan jenis belanja pengeluaran yang telah ditetapkan/tersedia.

Sumber Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kendari hanya berasal dari dana DIPA (APBN), hingga saat ini untuk membiayai kegiatan dan program instansi tidak menggunakan sumber anggaran lain selian DPA (seperti hibah/bantuan luar negeri dll) .

DIPA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2019

Pada Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengelola 2 (dua) DIPA sebagai sumber dana pembiayaan kegiatan instansi. Masing-masing DIPA 01 (Program BUA) dengan Nomor. SP DIPA-005.01.2.576253/2019  tanggal 5 Desember 2018 Kode Digital Stamp DS:0268-0569-5207-5059 sebesar Rp. 6.407.611.000 (ENAM MILIAR EMPAT RATUS TUJUH JUTA ENAM RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH)  dan DIPA 04 (Program Badilag) Nomor: SP DIPA-005.04.2.576254/2019 tanggal 5 Desember… Selengkapnya

DIPA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2015

Pada Tahun Anggaran 2015, Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengelola 2 (dua) DIPA sebagai sumber dana pembiayaan kegiatan instansi. Masing-masing DIPA 01 (Program BUA) dengan Nomor. SP DIPA- 005.01.2.576253/2015  tanggal 14 November 2014 Kode Digital Stamp DS:9712-1364-9006-4990  sebesar Rp. 13.840.883.000 (TIGA BELAS MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)  dan DIPA 04 (Program Badilag) Nomor:… Selengkapnya

DIPA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2014

Pada Tahun Anggaran 2014, Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengelola 2 (dua) DIPA sebagai sumber dana pembiayaan kegiatan instansi. Masing-masing DIPA 01 (Program BUA) dengan Nomor. SP DIPA-005.01.2.576253/2014  tanggal 5 Desember 2013 Kode Digital Stamp 5471-1092-0050-7307 sebesar Rp. 14.010.482.000 (Empat belas milyar sepuluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)  dan DIPA 04 (Program Badilag) Nomor: SP DIPA-005.01.2.576254/2014  tanggal 5… Selengkapnya

DIPA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2013

Pada Tahun Anggaran 2013, Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengelola 2 (dua) DIPA sebagai sumber dana pembiayaan kegiatan instansi. Masing-masing DIPA 01 (Program BUA) dengan Nomor. DIPA-005.01.2.576253/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 6.371.016.000 (Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enambelas Ribu Rupiah)  dan DIPA 04 (Program Badilag) Nomor: DIPA-005.04.2.576254/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar 182.112.000 (Seratus Delapan Puluh… Selengkapnya

DIPA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2012

DIPA PTA Kendari Tahun Anggaran 2012 terdiri dari 2 DIPA yaitu Prog. BUA No. 0638/005-01.2.01/25/2012 sejumlah Rp. 5.434.486.000,-  (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dan Program Badilag No. 1503/005-04.2.01/25/2012 sejumlah Rp. 124.367.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga total anggaran yang dikelola dan bersumber dari… Selengkapnya