Jum'at 19 Juli 2019 | 16 Zulqaidah 1440 H | 11:16:48
IP Anda : 54.198.246.164
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: PUSAT DATA DOKUMENTASI

Yurisprudensi Agama

Ikuti melalui RSS
Pencarian Dasar
Tip pencarian efektif yang paling utama adalah gunakan kata kunci (keyword) dengan ejaan yang benar, sederhana, singkat dan jelas, pilih dalam komponen yang sesuai misalnya berupa text atau tulisan bisa dipilih kontent, untuk dokumen/file pilih berkas, dst.

Kategori Keyword
 
  • 16 K/AG/2010 (661.38 KB)
    HAK WARIS ISTRI YANG BERLAINAN AGAMA DENGAN SUAMI
  • 266K/AG/2010 (975.09 KB)
    PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK DAN ISTRI
  • 137K/AG/2007 (400.29 KB)
    ISTRI YANG MENGGUGAT CERAI SUAMINYA TIDAK SELALU DIHUKUMKAN NUSYUZ. MESKIPUN GUGATAN PERCERAIAN DIAJUKAN OLEH ISTRI, TIDAK TERBUKTI ISTRI TELAH BERBUAT NUSYUZ, MAKA SECARA EX OFFICIO SUAMI DAPAT DIHUKUM UNTUK MEMBERIKAN…
  • 110K/AG/2007 (717.89 KB)
    PERTIMBANGAN UTAMA DALAM MASALAH HADLANAH (PEMELIHARAAN ANAK) ADALAH KEMASLAHATAN DAN KEPENTINGAN SI ANAK, DAN BUKAN SEMATA-MATA YANG SECARA NORMATIF PALING BERHAK. SEKALIPUN SI ANAK BELUM BERUMUR 7 (TUJUH) TAHUN, KARENA…
  • 353K/AG/2005 (479.17 KB)
    AKTA PEMBAGIAN WARIS DILUAR SENGKETA (AKTA P3HP) EKS PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 HARUS MENCANTUMKAN SELURUH AHLI WARIS. APABILA TIDAK,…
  • 334K/AG/2005 (554.58 KB)
    KARENA AHLI WARIS PENGGANTI MAUPUN AHLI WARIS YANG DIGANTIKAN TELAH SAMA-SAMA MENINGGAL, MAKA WAKTU MENINGGALNYA MASING-MASING HARUS DISEBUTKAN DENGAN JELAS, BAIK DALAM SURAT GUGATAN MAUPUN DALAM KONSTATERING HAKIM. APABILA TIDAK,…
  • 280K/AG/2004 (1.31 MB)
    BAHWA APABILA TELAH TERJADI PERCERAIAN, MAKA AKIBAT PERCERAIAN HARUS DITETAPKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM BERDASARKAN KEPATUTAN DAN KEADILAN, DAN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN DAN MASA DEPAN ANAK PERLU DITETAPKAN KEWAJIBAN…