Kamis 21 Nopember 2019 | 23 Rabiul Awwal H | 12:24:09
IP Anda : 3.234.210.89
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: PUSAT DATA DOKUMENTASI

Peraturan

Legalitas formal yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan kegiatan atau kinerja

Tidak ada berkas dalam kategori ini

Ikuti melalui RSS
Pencarian Dasar
Tip pencarian efektif yang paling utama adalah gunakan kata kunci (keyword) dengan ejaan yang benar, sederhana, singkat dan jelas, pilih dalam komponen yang sesuai misalnya berupa text atau tulisan bisa dipilih kontent, untuk dokumen/file pilih berkas, dst.

Kategori Keyword
 

Lihat Sub kategori Peraturan

  • UUD (5 berkas / 0 sub kategori)
    Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia beserta amandemennya
  • Undang-Undang (12 berkas / 0 sub kategori)
    Produk hukum berupa Undang-undang yang dikeluarkan oleh Lembaga Legeslatif (DPR/MPR) Republik Indonesia
  • PERPU (0 berkas / 0 sub kategori)
    Peraturan Perundang-undangan (PERPU) yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan darurat), dengan ketentuan sebagai…
  • Peraturan Pemerintah (7 berkas / 0 sub kategori)
    Peraturan pemerintah (PP) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang…
  • Peraturan Presiden (6 berkas / 0 sub kategori)
  • Keputusan Presiden (1 berkas / 0 sub kategori)
  • Instruksi Presiden (3 berkas / 0 sub kategori)
  • Peraturan Daerah Provinsi (0 berkas / 0 sub kategori)
    Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan daerah dan…
  • Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (0 berkas / 0 sub kategori)
    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau…
  • Konvensi (0 berkas / 0 sub kategori)
    Konvensi Menurut A.V. Dickey konvensi dapat mempunyai arti dan terdiri dari: understandings (pengertian-pengertian), habits (kebiasaan-kebiasaan atau kelaziman-kelaziman) dan practices (praktek-praktek)…
  • Traktat (0 berkas / 0 sub kategori)
    Traktat sebagai sumber Hukum Tata Negara, Traktat sebagai suatu bentuk perjanjian antar negara (baik bilateral maupun multilateral), mempunyai kekuatan mengikat…
  • HIR (1 berkas / 0 sub kategori)
    HIR singkatan dari Herziene Inlandsch Reglement, merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan…
  • RBg (1 berkas / 0 sub kategori)
    RBg adalah singkatan dari Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau…
  • KUH (4 berkas / 0 sub kategori)
    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk peraturan perundang-undangan warisan masa penjajahan Belanda.…
  • Peraturan Kementerian / Non Kementerian (26 berkas / 0 sub kategori)
  • Peraturan Lainnya (0 berkas / 0 sub kategori)
  • Putusan MK (1 berkas / 0 sub kategori)