Rabu 11 Desember 2019 | 13 Rabiul Akhir H | 19:00:30
IP Anda : 3.214.184.124
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Unduh Berkas

SEPUTAR HUKUM PRAPERADILAN (371.81 KB)

SEPUTAR HUKUM PRAPERADILAN

Massadi, S.Ag.,M.H.

(Hakim PA Bungku)

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan oleh KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.

 

Setiap orang harus dianggap tidak bersalah atau praduga tak bersalah (presumption of innocent) sebagai hak asasi yang melekat pada setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa, sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur (fair trial) dan tidak memihak (impartiality) di depan umum.

 

Melakukan penangkapan dan penahanan harus di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan dilakukan dengan kehati-hatian. Selanjutnya terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan dan yang berkenaan dengan hal tersebut bila ada ditemukan dalam pelaksanaannya melanggar hukum dan undang-undang maka disitulah berawal munculnya Praperadilan.

 

Gunakan tombol download untuk mengunduh berkas, jika link tidak ditemukan coba gunakan link alternatif, Laporkan broken Link


File lainnya dalam kategori ini (Random)
  • PERAN PANITERA DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERADILAN DI INDONESIA (206.58 KB)
  • JABATAN, PERSAINGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAN (428.64 KB)
  • ITSBAT POLIGAMI ANTARA PENYELUNDUPAN DAN TEROBOSAN HUKUM (264 KB)
  • PELAYANAN PRIMA DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA (171.61 KB)
  • DIMENSI SOSOK PEMIMPIN YANG IDEAL (206.54 KB)
  • REFLKESI ESENSI GOOD GOVERNANCE BUKAN SEKEDAR ADMINISTRASI (90.18 KB)
  • PELAYANAN PUBLIK DALAM REFORMASI (82.56 KB)
  • IJTIHAD SCIENTIFIC DALAM HUKUM ISLAM (192.85 KB)
  • KOMISI YUDISIAL MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT HAKIM (1.85 MB)