Rabu 25 April 2018 | 9 Sya'ban 1439 H | 05:37:19
IP Anda : 54.80.123.20
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Unduh Berkas

ITSBAT POLIGAMI ANTARA PENYELUNDUPAN DAN TEROBOSAN HUKUM (264 KB)

ITSBAT POLIGAMI ANTARA PENYELUNDUPAN DAN TEROBOSAN HUKUM

Oleh : Drs. H. Adnan Qohar, SH.,MH.

(Ketua Pengadilan Agama Nganjuk )

 

1. Pendahuluan

Nikah atau perkawinan dalam tataran definisi adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)  Lebih lanjut tentang tata cara, hukum, syarat rukun dan seluk beluk perkawinan  telah diatur dalam undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

             

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang isteri atau asas monogami. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, dalam hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat dan prosedur tertentu. Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin untuk berpoligami.[1]


 

[1] Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. III, 1998,hlm. 171.

 

Gunakan tombol download untuk mengunduh berkas, jika link tidak ditemukan coba gunakan link alternatif, Laporkan broken Link


File lainnya dalam kategori ini (Random)
  • PENGADILAN AGAMA DI ERA EKONOMI SYARIAH (207.07 KB)
  • PARA WAKIL TUHAN, TENTUKAN PILIHANMU (72.28 KB)
  • PERAN PANITERA DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERADILAN DI INDONESIA (206.58 KB)
  • JABATAN, PERSAINGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAN (428.64 KB)
  • SEPUTAR HUKUM PRAPERADILAN (371.81 KB)
  • PELAYANAN PRIMA DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA (171.61 KB)
  • DIMENSI SOSOK PEMIMPIN YANG IDEAL (206.54 KB)
  • REFLKESI ESENSI GOOD GOVERNANCE BUKAN SEKEDAR ADMINISTRASI (90.18 KB)
  • PELAYANAN PUBLIK DALAM REFORMASI (82.56 KB)
  • Data yang disajikan disini adalah data dari Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama pada portal http://infoperkara.badilag.net


    Putusan Banding

    Putusan Banding Tahun 2015

    Putusan yang dipublikasi pada website ini adalah putusan yang telah melalui proses anonimasi (pengaburan) identitas para…

    Putusan Banding Tahun 2014

    Putusan Banding Tahun 2013

    Putusan Banding Tahun 2012

    Putusan Banding Tahun 2011

     

    Laporan Perkara

    LAPORAN KEADAAN PERKARA BULAN JULI TAHUN 2015

    Surat Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/645/OT.01.2/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Laporan Keadaan…

    Laporan Perkara Tahun 2015

    Perkara Banding yang ditangani Tahun 2014

    Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

    Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama…

     

    Kepegawaian

    Data Statistik Sumber Daya Manusia Tahun 2014

    SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai…

    Data Statistik Kepegawaian Tahun 2013

    Data Statistik Kepegawaian Tahun 2012

    Data Statistik Kepegawaian Tahun 2011

    Data Statistik Kepegawaian Tahun 2010

     
     

    Aset Pengadilan

    Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor tahun 2013

    Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan penatausahaan sarana dan prasarana kantor di Pengadilan Tinggi Agama Kendari,…

    Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

    Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2011

    Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

    Rekapitulasi Aset / Inventaris se-wilayah PTA Kendari…

     

    DIPA / APBN

     

    Realisasi Anggaran

    Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2015

    Tabel Data Distribusi Realisasi Anggaran Perbulan DIPA Program 01 tahun 2015 Periode per Bulan Belanja Pegawai …

    Realisasi Anggaran DIPA tahun 2014

    Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2013

    Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2012

    Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2011

     
    Powered by yudhi.tc@gmail.com @2013
    Render time: 0.0883 Memory: 5.91MB
    | Hari ini : 715 Bulan ini : 69,733 Tahun ini : 303,968 Total 6,198,377 Hit Kunjungan    RSS | Site Map | Facebook | Admin