Senin 18 Nopember 2019 | 20 Rabiul Awwal H | 08:53:00
IP Anda : 3.234.210.89
 
 
LHKPN dan LHKASN cegah potensi tindak Pidana Korupsi
Gedung kantor tempat memberikan aktivitas pelayanan dimulai
LAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN MAUPUN KETIDAKPUASAN PELAYANAN APARAT PERADILAN
AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechDutchEnglishFrenchHindiIndonesianJapaneseRussianSpanishYiddish

ARSIP DOKUMEN

Terbaru
Laporan Tahunan/Akuntabilitas
  • LKjIP PTA KENDARI TAHUN 2015
    Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015,…
  • LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
    Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2015 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015…
  • LAKIP PTA Kendari Tahun 2014
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2014
  • Laporan Tahunan PTA Kendari TA 2014
    Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam kurun waktu tahun 2014, baik…
  • LAKIP PTA Kendari TA 2013
    Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan
Laporan Inventaris/BMN
Laporan Kepegawaian
Laporan Perkara
E-book

:: DETAIL

Unduh Berkas

PERAN PANITERA DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERADILAN DI INDONESIA (206.58 KB)

PERAN PANITERA  DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  PERADILAN DI INDONESIA

Oleh :  Naffi, S.Ag., M.H

( Wakil  Panitera  Pengadilan Agama  Pontianak)

 

A.  PENDAHULUAN   

a.  Kedudukan  Panitera

Kedudukan Panitera pada pengadilan merupakan unsur pimpinan. Hal  ini mengandung konsekwensi  bahwa segala tindakan atau aktivitas Panitera harus dipertanggung jawabkan kepada  ketua Pengadilan.

Kepaniteraan pengadilan dipimpin oleh seorang Panitera yang juga merangkap sebagai sekretaris sehingga panitera  juga menjadi pemimpin  pada kesekretariatan pengadilan, masing-masing dibantu  oleh  wakil  panitera dan wakil  sekretaris. Dengan  kedudukan seperti itu maka hubungan antara  panitera  dengan ketua Pengadilan  berada  dalam hubungan garis lurus (linear) atau garis  komando dimana seluruh  ketetapan ketua dilaksanakan oleh Panitera, tentu saja  seorang  panitera harus  mampu  menjadi konseptor sekaligus pekerja, karena ia sejatinya  merupakan  agen perubahan di sebuah Pengadilan.

b.  Tugas pokok  Panitera

 

Tugas pokok  kepaniteraan ini tidak dipisahkan  dengan  tugas  pokok pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, seluruh kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien  dengan  menfungsikan tugas-tugas  kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan memutus perkara  sampai dengan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini memerlukan kecerdasan kerja dalam penataan administrasi, baik administrasi yang dilaksanakan secara manual maupun administrasi dengan sistem komputerisasi.  Karenanya pada akhir-akhir ini  tenaga  kepaniteraan dituntut  untuk menguasai dan mengembangkan  kemanpuan di bidang  Teknologi informasi dan ini  akan sejalan dengan  Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung Nomor  193/KMA/SK/2014  tentang  Pembaharuan  Pola  Promusi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan  Peradilan  Agama.

 

Gunakan tombol download untuk mengunduh berkas, jika link tidak ditemukan coba gunakan link alternatif, Laporkan broken Link


File lainnya dalam kategori ini (Random)
  • JABATAN, PERSAINGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAN (428.64 KB)
  • ITSBAT POLIGAMI ANTARA PENYELUNDUPAN DAN TEROBOSAN HUKUM (264 KB)
  • SEPUTAR HUKUM PRAPERADILAN (371.81 KB)
  • PELAYANAN PRIMA DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA (171.61 KB)
  • DIMENSI SOSOK PEMIMPIN YANG IDEAL (206.54 KB)
  • REFLKESI ESENSI GOOD GOVERNANCE BUKAN SEKEDAR ADMINISTRASI (90.18 KB)
  • PELAYANAN PUBLIK DALAM REFORMASI (82.56 KB)
  • IJTIHAD SCIENTIFIC DALAM HUKUM ISLAM (192.85 KB)
  • KOMISI YUDISIAL MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT HAKIM (1.85 MB)