Displaying items by tag: Artikel

FENOMENA KEKURANGAN HAKIM DAN STATUS HAKIM TUNGGAL

Oleh Marwan, S.Ag., M. Ag. (ketua PA Pasarwajo)

Sejak tahun 2015 beberapa pengadilan di bawah Mahkamah Agung terjadi krisis hakim, ada satu satker yang hanya 3 orang hakim (ketua, wakil, hakim atau ketua, 2 orang hakim), bahkan di beberapa satker yang masuk kategori IV (250- 1000) ada hakimnya hanya 4 orang sudah termasuk ketua dan wakil. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mahkamah Agung memberikan solusi adanya hakim tunggal dalam penyelesaian perkara sehingga pelayanan public dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang berlegitimasi.

Persoalannya, ketika terbit dispensasi hakim tunggal, Terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat perihal kedudukan dan SOP hakim tunggal. Pendapat pertama berpandangan bahwa oleh karena sudah ada regulasi izin (“dispensasi”) hakim tunggal dari Mahkamah Agung, maka otomatis segera diterapkan untuk semua jenis perkara dan semua kondisi persidangan. Akan tetapi ada pendapat kedua yang berpandangan bahwa penggunaan hakim tunggal dalam batas darurat saja ketika hakim majelis betul betul tidak lengkap, misalnya hanya 2 orang hakim sehingga kalau ada 3 hakim dan terpenuhi format majelis hakim, maka ”haram” secara formil dan materil penggunaan hakim tunggal (sekalipun ada izin dispensasi). Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa tidak secara otomatis penerapan regulasi tersebut secara otomatis tetapi penerapan regulasi hakim tunggal perlu dikondisikan dan disesuaikan dengan jenis perkara dan kondisi proses persidangan. Misalnya di satker tertentu hakimnya ada 3, saat tertentu hakim majelis lengkap, di sisi lain hakim tunggal juga dihalalkan sesuai kondisi dan jenis perkaranya;


Selengkapnya KLIK DISINI

Published in Artikel
Tagged under

Panduan Menulis Artikel Untuk Para Praktisi Hukum

Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.

(Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, PTA Jambi)

Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Menulis itu penting. Menjadi tradisi para intelektual besar. Dan yang terpenting, dengan itu seseorang bisa mewariskan pemikiran dalam banyak bidang. Tentu sesuai minat yang bersangkutan. Namun, terkadang kita masih menghadapi kesulitan dalam menulis. Karena itu, perlu kiranya mempelajari beberapa kaidah penting dalam menulis.

Begitu juga bagi para praktisi hukum, sangat penting untuk menguasai, atau paling tidak, mengetahui kaidah-kaidah kepenulisan. Dengan itu, kita bisa membagikan ilmu pengetahuan ataupun pengalaman melalui tulisan.

Para praktisi hukum di sini termasuk di dalamnya adalah, para hakim di lingkup empat badan peradilan. Juga para pegawai pengadilan di lingkup empat badan peradilan, para pengacara, para jaksa, dan seterusnya. Karena dengan itu, seorang praktisi hukum bisa meningkatkan tradisi literasi, terutama soal tulis menulis.


Selengkapnya KLIK DISINI

 

Published in Artikel
Tagged under
Senin, 14 Desember 2020 15:23

Keadilan di Era Globalisme

Keadilan di Era Globalisme

Oleh: M. Khusnul Khuluq

(Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, PTA Jambi)

Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Selain seperangkat etika, keadilan juga relasi sebab akibat. Paling tidak dari dua entitas. Memang, keadilan tidak bisa dilihat bentuknya. Namun, orang-orang percaya, bahwa keadilan ada.

Seseorang yang mencuri sapi milik orang lain. Yang dibesarkan dengan susah payah oleh pemiliknya. Mulai dari keharusan membawa sapi itu merumput di pagi hari. Dan menggiringnya pulang, di sore hari.

Pemilik sapi menopangkan harapan yang besar pada sapi itu. Setelah cukup umur, dia akan menjualnya. Dan kemudian menggunakan hasil penjualan untuk menyekolahkan anaknya.


Selengkapnya KLIK DISINI

Published in Artikel
Tagged under
Senin, 09 November 2020 15:12

‘Iddah Takhyiir

‘IDDAH TAKHYIIR

(Sebuah Perspektif Berlakunya Masa ‘Iddah bagi Suami)*

Oleh : Erfani, S.H.I., M.E.Sy. **

A. ‘Iddah Suami Perspektif Keadilan Gender; Sebuah Pendahuluan

Sebagai respon terhadap pemahaman ajaran agama Islam yang bias gender, telah muncul gerakan feminisme Islam di Indonesia, yang berlangsung dalam beberapa cara. Pertama, melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan, yang dilakukan melalui pembentukan pusat studi wanita di perguruan-perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan gender, baik melalui seminar-seminar maupun konsultasi. Kedua melalui buku-buku yang ditulis dalam beragam tema yang berkaitan dengan perempuan. Ketiga, melakukan kajian historis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sejarah masyarakat muslim yang berhasil menempatkan perempuan sejajar dengan dengan laki-laki dan membuat mereka mencapai tingkat prestasi yang istimewa dalam berbagai bidang, baik politik, pendidikan, keagamaan, dll. Keempat, melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks keagamaan, baik al Quran maupun hadits, yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki dan perempuan.[1]

Salah satu tema yang secara literal (dianggap) mengandung ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan adalah masa ‘iddah yang selama ini berlaku hanya bagi perempuan pasca putusnya perkawinan, sementara laki-laki tidaklah demikian. Kajian pun dimulai dengan mempertanyakan kembali kebersihan rahim wanita (baraaturrahim) sebagai ‘illat dalam berlakunya masa ‘iddah bagi perempuan. Namun jika kebersihan rahim benar sebagai ‘illat, maka kemajuan teknologi khususnya di bidang kedokteran, yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, menjadi sandungan berlakunya ‘illat tersebut secara mapan. Karenanya ‘illat kebersihan rahim dalam kewajiban ber‘iddah nampaknya tidaklah dapat dipertahankan lagi.[2]


* Tulisan ini disarikan dari Buku “Telaah Hukum Perdata Islam, antara Nash Syariah, Fikih, dan Praktik Peradilan Agama”.

** Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Soreang-Jawa Barat, Penulis Buku “Telaah Hukum Perdata Islam, antara Nash Syariah, Fikih, dan Praktik Peradilan Agama”

[1] Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al Quran dan Para Mufasir Kontemporer, cet.I (Bandung: Nuansa, 2005), h. 47 dst.

[2] Muhammad Isna Wahyudi, Pembaharuan Hukum Perdata Islam, Pendekatan dan Penerapan, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2014), h. 55


Selengkapnya KLIK DISINI

Published in Artikel
Tagged under
Kamis, 01 Oktober 2020 15:00

Hukum dan Moral dalam Penegakan Keadilan

Hukum dan Moral dalam Penegakan Keadilan

Oleh Adeng Septi Irawan, S.H.*)

(Hakim Pengadilan Agama Sukamara, Kalteng)

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan untuk meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja.

Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim Allah Kepada semua Makhluk-Nya, Rahmatan Lil Alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan kedamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di mata Tuhan dan Sifat Adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah.


Selengkapnya KLIK DISINI

 

 

Published in Artikel
Tagged under
Selasa, 08 September 2020 14:58

Sistem Kerja di Era Tatanan Normal Baru

SISTEM KERJA DI ERA TATANAN NORMAL BARU

(Review SEMA Nomor 6 dan SEMA Nomor 8 Tahun 2020)

Oleh: Dr. Mahmud Hadi Riyanto dan Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.[1]

(Hakim PA. Soreang dan PA. Sentani)

A. Pendaduluan

Adanya wabah Pandemi Covid-19, tidak dapat dipungkiri, melahirkan konstruksi sosial baru. Covid-19 membuat tatanan yang telah terstruktur dengan baik berubah dengan dengan drastis. Hal ini dapat dirasakan baik dari ekosistem yang terkecil hingga yang terbesar. Ditambah lagi dengan berimbasnya pada perekonomian yang tertatih-tatih. Mendorong pemerintah mengeluarkan panduan untuk hidup berdampingan dengan covid-19. Lazimnya kita kenal dengan istilah tatanan normal baru (New Normal). Dengan adanya new normal ini, merupakan upaya sekaligus menjadikan solusi. Juga sebagai stimulus untuk kembali beraktifitas sebagaimana lumrahnya. Beberapa kebiasaan baru tercermin dengan protocol Kesehatan yang telah ditentukan. Menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta melakukan physical distancing wajib dilakukan.


[1] Hakim Angkatan VII/PPC Terpadu II dan Hakim Angkatan VIII/PPC Terpadu III


Selengkapnya KLIK DISINI

 

Published in Artikel
Tagged under

Menciptakan Togetherness Untuk Membangun Peradilan Agama

Oleh: Musthofa, S.H.I., M.H[1]

(Hakim Pengadilan Agama Bajawa)

Pernah melihat dan membaca persyaratan melamar kerja di perusahaan tertentu? Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon karyawan salah satunya adalah mampu bekerja dalam tim. Selain itu, mampu berkomunikasi dengan baik. Bekerja dalam tim mendapat tempat khusus ketika perusahaan membuka lowongan kerja. Tiap calon karyawan harus memenuhi dan dapat melaksanakan persyaratan tersebut. Tidak ada tawar menawar mengenai kerja tim. Sehebat apapun calon karyawan ketika tidak bersedia bekerja dalam tim, dapat dipastikan tidak akan lolos seleksi. Mensyaratkan dapat bekerja dalam tim sungguh sangatlah beralasan. Karena perusahaan menyadari bahwa tujuan tidak akan tercapai bila pekerjaan dilakukan sendiri-sendiri. Bekerja adalah berbicara sistem.

Begitu pula bekerja di Pengadilan. Kerjasama antar pegawai harus menjadi nafas saat bekerja. Meski tentu saja bekerja di Pengadilan, sangat rentan akan persaingan. Tak jarang pula, ada beberapa pegawai yang menolak untuk menyelesaikan pekerjaannya secara tim. Berasalan tak terbiasa melakukannya secara team work. Tidak sedikit pula yang berpikir, bekerja secara tim hanya akan menyulitkan. Beresiko menimbulkan perpecahan, bila ada beberapa anggota yang tak mau mengalah. Terlebih bila dalam tim sama-sama memiliki kemampuan yang seimbang. Selalu beranggapan bisa menjalankan semuanya dengan sendiri. Tidak sedikit pula yang memilih menjadi single fighter. Apakah sigle fighter salah? Tidak sepenuhnya salah. Itu adalah pilihan yang biasa diambil oleh pegawai. Tentu memiliki resiko sendiri.


[1] Hakim Angkatan VIII/ PPC Terpadu Angkatan III


Selengkapnya KLIK DISINI


 

Published in Artikel
Tagged under
Senin, 06 Juli 2020 10:20

Sistem Hukum di Pengadilan Berbasis Agama

Sistem Hukum di Pengadilan Berbasis Agama

Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.

(Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jambi)

Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Hukum Islam bukalah istilah yang populer dalam tradisi Islam awal. Ini adalah konsep yang sama sekali baru. Sehingga, ketika disebut kata hukum Islam, maka harus ditelisik lebih lanjut apa yang dimaksudkan istilah tersebut. Lantas, bagaimana cara kerja sistem hukum di peradilan berbasis agama dewasa ini?

Istilah hukum dewasa ini merujuk pada berbagai peraturan atau norma yang telah ada maupun yang sengaja dibuat untuk mengatur tingkah laku individu dalam suatu masyarakat. Dan itu ditegakkan oleh kekuasaan. Sedangkan istilah Islam merujuk pada agama Islam itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Istilah hukum Islam merupakan peraturan legal-positif yang digali dari prinsip-prinsip Islam yang diberlakukan pada suatu masyarakat oleh kekuasaan.

Satu hal yang menjadi ciri hukum Islam adalah bahwa hukum Islam bersumber pada Islam itu sendiri, baik syariah maupun fikih. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam merujuk pada syariah dan atau fikih yang dipositifkan, sehingga bersifat mengikat bagi masyarakat.

Mengikat dalam konteks ini adalah bahwa, ada konsekuensi tertentu bagi yang tidak menjalankan. Dengan demikian, pengertian hukum Islam disini kiranya lebih dekat kepada qanun dalam pengertian Islam klasik. Meskipun kadang, juga merujuk pada syariah atau fikih.

Karakter dari pada qanun sarat akan muatan legal-positif. Sementara fiqih maupun syariah selalu berkutat pada wilayah etik sekaligus teologis metafisis. Karena pada qanun terdapat perangkat yang mengawalnya. Adapun syariah ataupun fiqih lebih syarat akan muatan etik.

Sebuah wilayah di Indonesia yang menerapkan qanun adalah Aceh. Dalam sistem hukum kontemporer dalam konteks nation state, qanun tersebut setara dengan peraturan daerah (Perda).

Dalam kasus ini, telah jelas bahwa itu adalah fiqih dan atau syariah yang telah mengalami positivisasi. Mereka yang berada dalam wilayah tersebut terikat dengan qanun tersebut. Meskipun dalam beberapa kasus, qanun tersebut terus dipersoalkan karena dianggap diskriminatif.

Banyak kalangan yang mempersoalkan qanun di Aceh. Para aktifis HAM banyak yang mengecam dalam kaitannya dengan hudud dan sejenisnya. Bahkan qanun Aceh ini biasanya disebut perda bernuansa agama atau bahkan perda diskriminatif.

Terlepas dari persoalan tersebut, ulasan ini hendak memberi ilustrasi tentang hukum Islam. Contoh selain qanun Aceh adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan akumulasi fikih yang telah mengalami positivisasi sebagaimana qanun. 

Hukum Islam dalam pengertian qanun maupun KHI diterapkan dengan basis kepercayaan. Umat Islam percaya bahwa hukum Allah adalah hukum yang benar. Karena itu hukum tersebut harus diterapkan. Ada beberapa ayat yang biasanya dipakai sebagai argumen dalam hal ini. Misalnya, dalam Al-Quran surat  Al Maidah ayat 44 yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (Q.S. Al Maidah: 44)

Begitu juga Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 45 yang Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (Q.S Al-Maidah: 45)

Juga Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 47 yang artinya: “Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik” (Q.S. Al Maidah: 47)

Ketiga ayat di atas saya kutip secara keseluruhan untuk memberikan gambaran yang jelas. Ketiga ayat itulah, dan juga masih banyak ayat sejenis ini, yang biasanya digunakan oleh beberapa kalangan untuk bersikeras bahwa manusia harus memakai hukum Allah. Namun, bisakah dipastikan apa yang dimaksud hukum Allah tersebut?

Apa yang dianggap sebagai hukum Allah pengertiannya sangat bias. Bahkan jika yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah (hadits), itu tentu telah bersentuhan dengan berbagai subyektifitas, metodologi, pemahaman, ideologi, bias kepentingan, latar sosiokultural, dan lain sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Inilah yang disebut oleh Jaseer Auda dengan interest and competent worldview. Jika iya, maka di era dewasa ini, tentu membutuhkan kajian yang lebih mendalam dan berbagai pendekatan baru terhadap ketentuan-ketentuan dalam kedua sumber tersebut sebelum diberlakukan.

Persoalan lain yang cukup signifikan untuk didiskusikan di sini adalah bahwa dalam konsep hukum Islam, terdapat dua tradisi yang saling bertentangan. Yakni tradisi teologis-metafisis dan tradisi positivisme.

Pertama, tradisi teologis-metafisis. Paradigma atau tabiat dari Islam bersifat teologis sekaligus metafisis. Artinya kita diajak untuk membayangkan dalam pikiran kita bagaimana Tuhan sedang berbicara. Kemudian kita mencerna sabda tersebut untuk kemudian diucapkan ulang. Ini adalah persoalan teologi.

Persoalan teologi adalah persoalan kebebasan pikiran. Persoalan teologi adalah persoalan kekuatan argumentasi. Artinya, secara teologis, orang boleh mengajukan diskursus apapun dengan berbagai argumen mereka masing-masing. Inilah tradisi Islam awal. Sehingga pada Islam awal, apa yang disebut hukum adalah apa yang diucapkan Nabi. Al hukmu fii lisaani An-Nabi.

Pada masa berikutnya. Hukum berada di lisan para ulama. Itulah mengapa kita akan menemui berbagai pendapat yang sangat variatif tentang satu persoalan. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah khilafiyah. Dalam tradisi yang demikian, setiap orang boleh mengajukan diskursus teologis dengan berbagai argumentasi mereka. Karena teologi adalah persoalan argumen. Argumentasi berada dalam pikiran. Pikiran adalah tempatnya kebebasan. Kita tidak dapat melarang orang untuk memikirkan atau tidak memikirkan suatu hal. Itulah faktanya.

Mungkin, akan ada yang menyangkal bahwa teologi dalam Islam harus memenuhi standar tertentu. Namun, diakui atau tidak, disengaja atau tidak, tabiat pikiran adalah kebebasan. Itulah mengapa sah-sah saja para ulama berbeda pendapat bahkan hanya karena perbedaan penafsiran satu bentuk kata saja dalam Al-Quran, akan dapat menuai banyak perbedaan pendapat. Ini biasa saja.

Kedua, tentang filsafat positivisme. Apa yang disebut hukum dewasa ini tidak lepas dari pengaruh filsafat positivisme ala Auguste Comte. Seorang filsuf berkebangsaan Prancis. Apa itu positivisme? Dalam perspektif Comte, positivisme artinya memotong aspek teologis-metafisis dari sebuah diskursus. Sehingga yang tersisa adalah aspek positif dari diskursus tersebut. Itulah yang kemudian berpengaruh pada paradigma hukum dewasa ini.

Tradisi ini berbanding terbalik dengan tradisi pertama. Yakni tradisi teologi-metafisis dalam Islam. Yang dikehendaki dari tradisi positivisme adalah kepastian. Sementara itu, teologi dan metafisis adalah ketidakpastian. Di sini kontradiksinya.

Bagaimana dengan hukum Islam yang telah mengalami positivisasi? Kembali pada Comte. Positivisasi artinya memotong aspek teologis-metafisis dari sebuah diskursus. Sehingga yang tersisa adalah aspek positifnya.

Hal ini mungkin memberi konsekuensi yang cukup serius terhadap hukum Islam yang telah mengalami positivisasi. Sebut saja qanun atau juga KHI dan sejenisnya. Kita tidak bisa membawa diskursus teologis-metafisis untuk membicarakan satu pasalpun dalam qanun atau KHI. Karena aspek metafisi-teologisnya telah dipotong.

Dalam konteks positivisme hukum, seseorang tidak bisa menafsirkan suatu pasalpun secara teologis ataupun metafisis. Jika itu dilakukan, yang terjadi justru kemunduran jika bukan kekacauan. Artinya, jika kita membicarakan qisas atau hudud dalam qanun misalnya, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Begitu juga syarat-syarat perkawinan dalam KHI misalnya, juga tidak ada kaitanya dengan Tuhan. Dan seterusnya. Itulah konsekuensiya.

Positivisasi hukum Islam juga berdampak pada cara kerja para praktisi hukum Islam. Dalam dunia peradilan berbasis agama misalnya, para hakim mesti dituntut untuk bekerja dengan paradigma positifistik. Artinya, untuk mengajukan suatu diskursus, seorang hakim musti ditagih argumen positifnya. Mereka akan ditanya pasal berapa dan dalam regulasi mana pasal yang digunakan. Bukan bagaimana pandangan Tuhan tentang hal itu. Meskipun, pikiran-pikiraan teologis-metafisis dalam pikiran mereka itu ada. []

Hari-hari ini, kultur Kerinci, utamanya soal penurunan harta ini tampaknya sudah mulai melunak. Memang, para pemangku adat jelas memegang teguh adat yang berlaku. Tapi, sudah mulai tumbuh kesadaran baru. Yang sedikit-demi sedikit justru menginfiltrasi adat.

Sistem adat itu, sudah mulai terbentur dengan hukum yang beraku. Sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Mulai sering, atau paling tidak mulai muncul, suara-suara yang menggugat sistem adat itu. Bahkan penggugatan secara hukum dengan mengajukan gugatan harta waris di pengadilan agama. Jadi, terjadi semacam infiltrasi. Terhadap tradisi tersebut.

Kita bisa saksikan di situ. Ada semacam paradoks. Secara adat, peninggalan jatuh ke keturunan perempuan. Namun, berdasarkan regulasi positivistik, laki-laki juga seharusnya mendapat bagian. Gugatan seperti ini sudah mulai ramai.

Kemudian, pada praktiknya, terutama hari-hari ini, sudah tidak sekaku yang kita pikirkan. Walaupun praktiknya masih banyak. Memang, pemangku adat jelas bersikukuh dengan tradisi itu. Ini tugas mereka. Namun, di lapangan, juga kerap kali ditemukan penerima tahta memberikan harta turunan itu sekian bagian untuk laki-laki. Artinya, tidak salah jika dikatakan bahwa kultur tersebut sudah mulai mencair. []

Published in Artikel
Tagged under
Senin, 06 Juli 2020 10:19

Pusaka Tinggi Dalam Hukum Adat Kerinci

Pusaka Tinggi Dalam Hukum Adat Kerinci

Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.

(Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jambi)

Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Hukum adat dalam konteks tertentu menjadi pertimbangan yang cukup signifikan. Utamanya, ketika hukum adat itu sendiri merepresentasikan keadilan.  

Kerinci, sebagai sebuah wilayah eksklusif, memiliki konsep sendiri tentang pusaka tinggi. Berbeda dengan konsep pusaka tinggi pada umumnya. Yang kerap kali merujuk pada kebudayaan Minangkabau atau kultur adat Jambi.

Ulasan singkat ini hendak menyuguhkan suatu potret tentang hukum adat di Kerinci. Salah satu wilayah di pulau Sumatra. Dalam konteks kebendaan. Yang menurut saya cukup progresif dan tentu unik. Yang disebut pusaka tinggi.

Sekepal Tanah Surga

Sekepal tanah surga. Kalimat itu yang akan kita temui. Saat tiba di bandar udara Depati Parbo, Kerinci. Satu-satunya bandar udara di wilayah ini.

Kabupaten Kerinci. Dikenal sebagai daerah wisata utama di Provinsi Jambi. Mendengar kata Kerinci, kita lebih akrab sebagai nama gunung. Gunung yang menjadi salah satu ikon di pulau Sumatra itu. Gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara itu. Gunung yang tak pernah sepi pendaki itu. Ya, Kabupaten Kerinci berada di lereng gunung Kerinci itu.

Satu paket dengan gunung Kerinci adalah danau Kerinci. Salah satu paket destinasi wisata di Kerinci. Ketika hendak landing di bandara Kerinci, mata kita akan dimanjakan dengan permukaan danau itu. Begitu menawan. Pesawat seakan-akan berputar-putar di atasnya. Sebuah pemandangan yang membuat mata tak bisa berkedip.   

Sebagai daerah wisata, masih banyak destinasi wisata lain. Selain gunung Kerinci dan danau Kerinci. Saya sendiri punya segulung daftar destinasi wisata di wilayah ini. Yang harus saya cicil untuk dikunjungi.  

Kerinci adalah sebuah kabupaten. Yang kini secara administratif menjadi bagian dari provinsi Jambi. Lebih tepatnya di ujung barat provinsi Jambi.

Karena letaknya di ujung itu, lembah penghasil teh dan kayu manis itu diapit oleh dua provinsi tetangganya. Yakni, sebelah utara dan barat berbatasan langsung dengan provinsi Sumatra Barat. Sementara itu, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu.

Tahun 2008, Kota Madya Kabupaten ini secara administratif berubah menjadi Kota Sungai Penuh. Sehingga pusat pemerintahan harus pindah.   

Salah satu yang menarik adalah, bahwa wilayah ini dikelilingi perbukitan. Penduduk setempat mengibaratkan tempat ini seperti kuali. Atau sebuah cekungan raksasa. Dan para penduduk itu tinggal di tengah cekungan itu. Saya menyebutnya setengah terisolasi. Karena wilayah ini dikelilingi oleh perbukitan. Tidak banyak akses masuk ke wilayah ini.

Salah satu yang patut dicatat adalah alamnya yang begitu indah. Perbukitan pohon pinus. Airnya yang jernih. Suasana yang sejuk. Utamanya di pagi hari. Maka, tidak berlebihan jika sekepal tanah surga menjadi selogan tempat ini.

Sistem Sosial dan Porsi Hak Waris

Berbicara soal pusaka tinggi, kita akan membicarakan sistem penurunan kebendaan berbasis gender. Karena itu, penting untuk memahami dua paham dalam sistem sosial berbasis gender. Kita akan lihat secara singkat dua sistem itu.

Dalam sistem sosial berbasis gender, kita mengenal istilah patriarkisme dan matriarkisme. Seecara sederhana, patriarkisme adalah sistem di mana laki-laki punya kuasa yang lebih atas perempuan. Sebaliknya, matriarkisme adalah sistem di mana perempuan punya posisi yang lebih dominan.

Sistem sosial seperti ini, sedikit banyak berpengaruh pada sistem penurunan kebendaan atau juga kewarisan. Di mana, dalam paham patriarkisme, laki-laki mendapat porsi yang lebih besar. Sebaliknya, dalam kultur matriarkisme perempuan mendapat porsi yang lebih. Artinya, paham sistem sosial yang dianut suatu masyarakat sedikit banyak mempengaruhi porsi terhadap harta waris.

Pusaka Tinggi Dalam Adat Kerinci

Cukup menarik untuk dicatat. Bahwa sistem penurunan harta di negeri lembah itu punya ciri tersendiri. Bahwa berdasarkan adat di Kerinci, penurunan harta kekayaan diberikan pada anak perempuan. Apakah itu tanah sawah, ladang, kebun, rumah, dan seterusnya.

Ya, seorang laki-laki tidak dapat menerima harta peninggalan. Harta peninggalan selalu diberikan atau jatuh pada perempuan. Apakah itu berupa sawah, kebun, ladang, dan seterusnya. Harta peninggalan sepenuhnya diturunkan pada anak perempuan. Jadi anak perempuan sebagai penerima harta peniggalan. Dia yang berhak menguasai harta peniggalan.

Adapun yang wajib dikeluarkan oleh penerima peninggalan adalah operasional pengkuburan mendiang. Begitu juga jika ada rumah utama bocor (kerusakan). Ini harus ditanggung biayanya oleh penerima harta.

Adapun anak laki-laki, jika tidak diberi, tidak diperkenankan secara adat untuk menuntut. Jika diberi, ini semata-mata karena kebaikan anak perempuan sebagai menerus tahta. Ini sepenuhnya inisiatif penerima tahta. Dia harus legowo menerima pemberian dari penerima harta peninggalan berapapun besarannya. Bahkan jika tidak diberi juga harus ikhlas.

Konsep dasarnya dalam sistem adat Kerinci adalah.  bahwa hak penurunan harta peninggalan jatuh pada perempuan. Adapun tugas laki-laki adalah menjaganya. Laki-laki hanya menjaga. Jadi, laki-laki tidak punya hak memiliki atau menguasai harta peninggalan. Namun, dia harus menjaga harta itu.

Mereka tidak menyebut hal seperti ini sebagai sistem waris. Namun mereka menyebut harta peninggalan mendiang sebagai pusaka tinggi. Tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana harta waris.

Sistem tersebut adalah salah satu faktor. Mengapa akhir-akhir ini tidak sedikit ahli waris laki-laki menuntut harta waris yang telah dikuasai ahli waris perempuan.

Jadi, pusaka tinggi dalam kebudayaan adat Kerinci adalah harta yang diturunkan berdasarkan garis keturunan perempuan. Dengan statusnya sebagai pusaka tinggi, maka, laki-laki harus menjaga. Jadi, pusaka tinggi adalah harta yang diturunkan berdasarkan garis keturunan perempuan.

Pusaka Tinggi Kerinci dan Hukum Islam

Tokoh di Kerinci selalu mengajukan slogan “adat berdasarkan syariat, syariat berdasarkan kitab Allah”. Namun, dari fakta yang muncul. Tampak. Bahwa adat yang dipegang teguh itu sebetulnya sudah terputus dari akarnya. Yaitu syariat. Apa lagi kitab Allah.

Bahwa Islam menghendaki pembagian waris secara berimbang. Dua berbanding satu. Untuk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan beban tanggung jawab. Dengan asumsi, di mana dalam konteks turunya ayat itu, laki-laki memegang tanggung jawab lebih besar. Artinya, Islam menghendaki pembagian yang berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Di dalam sebuah kultur, dimana beban tanggung jawab ditanggung bersama, maka jelas tidak masalah pembagian waris berdasarkan porsi satu berbanding satu. Ya, itu pembagian yang berimbang.

Atau dengan cara lain. Yaitu ketika masing-masing sudah mengetahui bagiannya, maka harta waris dibagi berdasarkan porsi yang berimbang. Tidak ada masalah dengan itu.

Satu pertanyaan. Apakah konsep pusaka tinggi Kerinci itu untuk merepresentasikan pembagian yang berimbang? Karena suatu hal mungkin iya. Sampai ulasan ini saya buat, saya belum dapat mengafirmasinya. Masih butuh bayak data untuk memastikan. Mungkin nanti akan saya ulas lebih lanjut dalam tulisan lain.

Adat Kerinci dan Infiltrasi Sistem Modern

Hari-hari ini, kultur Kerinci, utamanya soal penurunan harta ini tampaknya sudah mulai melunak. Memang, para pemangku adat jelas memegang teguh adat yang berlaku. Tapi, sudah mulai tumbuh kesadaran baru. Yang sedikit-demi sedikit justru menginfiltrasi adat.

Sistem adat itu, sudah mulai terbentur dengan hukum yang beraku. Sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Mulai sering, atau paling tidak mulai muncul, suara-suara yang menggugat sistem adat itu. Bahkan penggugatan secara hukum dengan mengajukan gugatan harta waris di pengadilan agama. Jadi, terjadi semacam infiltrasi. Terhadap tradisi tersebut.

Kita bisa saksikan di situ. Ada semacam paradoks. Secara adat, peninggalan jatuh ke keturunan perempuan. Namun, berdasarkan regulasi positivistik, laki-laki juga seharusnya mendapat bagian. Gugatan seperti ini sudah mulai ramai.

Kemudian, pada praktiknya, terutama hari-hari ini, sudah tidak sekaku yang kita pikirkan. Walaupun praktiknya masih banyak. Memang, pemangku adat jelas bersikukuh dengan tradisi itu. Ini tugas mereka. Namun, di lapangan, juga kerap kali ditemukan penerima tahta memberikan harta turunan itu sekian bagian untuk laki-laki. Artinya, tidak salah jika dikatakan bahwa kultur tersebut sudah mulai mencair. []

Published in Artikel
Tagged under

Peradilan Modern Berbasis E-Court : Upaya Mengais Probabilitas di Tengah Modernitas 

Oleh : M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.

(Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, PTA Jambi)

Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Hari-hari ini, kita hidup dalam dunia modern. Dunia modern salah satunya ditandai dengan teknologi yang sangat maju sedemikian pesat. Kemajuan, teknologi dalam berbagai bidang itu mengubah cara hidup manusia. Dari persoalan yang paling besar hingga hal-hal yang remeh. Karena itu, baik individu maupun instansi dituntut untuk melakukan penyesuaian di sana-sini.

Bagi yang tidak mampu beradaptasi, maka akan hanyut tergilas zaman. Termasuk juga badan peradilan. Gelombang pasang kemajuan teknologi menuntut badan peradilan untuk melakukan modernisasi dalam berbagai aspek. Termasuk juga peradilan berbasis agama. Itu konsekuensi logis jika ingin tetap eksis.

Salah satu modernisasi yang dilakukan badan peradilan di tengah luapan gelombang pasang kemajuan teknologi adalah pengembangan peradilan berbasis E-Court. Sekilas tampak bahwa pengembangan peradilan berbasis E-Court ini adalah langkah yang apik dalam menyambut kemajuan teknologi. Dalam artikel ini, kita akan melihat apakah badan peradilan punya peluang di tengah badai modernitas.

Meneropong Konteks Dunia Modern

Apa itu modernitas? Semua dampak dari revolusi saintifik sekitar 500 tahun lalu adalah modernitas. Baik itu yang bersifat ideologis maupun non-ideologis. Sangat luas. Bahkan kita hidup di dalam modernitas. Namun, apa tepatnya modernitas? Secara sederhana, modernitas adalah bahwa manusia setuju menukar makna dengan kekuasaan.

Modernitas tidak membutuhkan makna. Modernitas menggiring manusia untuk bertindak secara efisien. Modernitas mereduksi manusia sebatas pada fungsinya. Manusia tidak berarti kecuali jika memiliki fungsi.

Pada abad-abad pra modern, segala sesuatu penuh dengan makna. Apakah itu perang, berdagang, atau bahkan sebuah wabah yang menyerang memiliki suatu tujuan. Namun, kultur modern menolak keyakinan tentang makna itu sendiri.

Alam tidak punya tujuan. Inilah ayat pertama modernitas. Ayat keduanya, karena alam tidak punya tujuan, kita boleh melakukan apa saja, asalkan tau caranya.

Telah saya singgung di atas bahwa modernitas lahir dari rahim revolusi saintifik. Revolusi saintifik membebaskan manusia dari keyakinan naif bahwa pengetahuan telah tersedia dalam kitab suci. Manusia mulai sadar, bahwa faktanya tidak begitu. Revolusi saintifik menumbuhkan kesadaran baru bahwa ada kemungkinan menaikkan kapasitas pengetahuan untuk menciptakan kekuasaan.

Pengetahuan adalah kekuatan. Kekuatan adalah senjata yang memungkinkan manusia untuk berkuasa atas alam, satu-satunya entitas yang berusaha ditundukkan pasca revolusi saintifik. Jadi, modernitas memberikan kekuasaan pada manusia atas alam.

Memang ada beberapa arus yang menolak modernisme dengan mengemukakan diskursus posmodernisme. Posmodernisme dalam kajian filsafat diperkenalkan oleh Jean-Francois Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition: A Report on Knowledge tahun 1984. Gerakan ini muncul sebagai respon atas modernisme yang dianggap memiliki kecacatan.

Lyotard berbicara bagaimana ilmu dilegitimasikan oleh narasi besar (grand narative), seperti kebebasan, kemajuan, emansipasi kaum proletar dan seterusnya. Lyotard melihat bahwa dewasa ini narasi besar tidak mungkin lagi diterapkan.

Artinya, sangat mustahil membangun sebuah wacana universal. Dengan kata lain, posmodernisme menggugat diskursus totaliter yang diusung modernisme. Namun, posmodernisme sebetulnya hanya satu varian dari modernisme itu sendiri. Posmodernisme hanya bagian kecil dari modernisme.

Ke mana modernitas bergerak? Modernitas adalah arus pasang yang terus melaju tanpa arah. Karena itu, akan sulit membuat prediksi ke mana modernitas akan berlabuh. Kemanapun prediksi itu ditujukan, itu hanya salah satu kemungkinan di antara banyak sekali kemungkinan. Karena itu, upaya apapun yang dilakukan pada hakikatnya hanya upaya untuk memperkaya wawasan masa akan depan semata.

Bagaimana modernitas berpengaruh pada ekonomi? Modernitas memberikan kekuasaan untuk bertindak apa saja terhadap alam. Karena itu, nama dari ekonomi modern yang tepat adalah “keruntuhan ekologi”. Bukan lagi kapitalisme.

Pada zaman pra modern, ketamakan adalah sebuah hal yang sangat dibendung. Namun, modernitas menjungkirbalikkan itu. Dalam konteks modernitas, ketamakan menjadi sebuah kelaziman, jika bukan kebutuhan.

Sesuai dengan ayat kedua modernitas. Manusia boleh melakukan apa saja terhadap alam asalkan tau caranya. Dan itu bisa dilakukan dengan kekuasaan yang diperoleh dari pengetahuan. Artinya, modernitas memberikan kekuasaan pada manusia untuk bertindak semena-mena demi memuaskan ketamakan.

Bagaimana itu terjadi? Revolusi saintifik menyulut ledakan modernitas yang dahsyat. Gelombang pasang modernitas membanjiri semua aspek kebudayaan. Meskipun demikian, revolusi saintifik menyisakan pertanyaan-pertanyaan pelik yang belum bisa dijawab. Misalnya, bagaimana otak memproduksi kesadaran? Apa yang menyebabkan big bang? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini belum dapat dijawab.

Revolusi saintifik bukan revolusi pengetahuan. Tapi justru revolusi ketidaktahuan. Ini sudah saya sebutkan di tulisan lain. Artinya, manusia semakin sadar bahwa manusia tidak tau banyak tentang dunia. Kitab suci atau agama juga tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang dunia.

Karena itu, manusia mulai berusaha melakukan penyelidikan tentang dunia. Dalam konteks itu, keberanian untuk mengatakan “kami tidak tau” adalah kunci kemajuan.

Manusia mulai bergairah terhadap pengetahuan. Para pelajar pengetahuan mengemban sebuah visi. Visi mereka adalah melampaui apa yang pernah diketahui orang-orang sebelum mereka. Menguji apa yang pernah dikemukakan pendahulu mereka.

Apa yang mereka uji? Ujian dari ilmu pengetahuan adalah kemanfaatannya. Teori yang memungkinkan kita melakukan hal baru adalah pengetahuan. Tidak ada konsep ide, atau teori yang sakral dalam konteks ilmu pengetahuan. Semangat inilah yang membuat ilmu pengetahuan terus tumbuh. Bayi mungil itu terus tumbuh.

Namun, pengetahuan adalah anak berbakat tanpa tuan. Karena itu, politik, ekonomi, serta agama mencalonkan diri menjadi kandidat tuan dari pengetahuan. Namun, segera politik mengajukan diri sebagai bapak angkatnya. Politik kemudian yang memberi makan pengetahuan dan menentukan untuk apa perkembangan pengetahuan digunakan. Ibarat simbiosis mutualisme. Termasuk dalam melakukan imperialisme.

Kemesraan antara ilmu pengetahuan dan politik diam-diam menghasilkan kesepakatan gelap. Yakni imperialisme. Imperialisme adalah evolusi dari kapitalisme. Pengetahuan tidak bisa berkembang tanpa donor dari politik untuk melakukan berbagai penyelidikan. Dengan kata lain, kapitalisme yang telah berkembang menjadi bentuknya yang sempurna, yakni imperialisme, itulah yang mendorong perkembangan pengetahuan.

Pengetahuan adalah nutrisi yang membuat modernitas terus tumbuh. Sedangkan, semua yang terdampak oleh pengetahuan adalah modernitas.

Persekutuan pengetahuan dengan imperialisme membuat posisi masing-masing menguat. Ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang. Dan imperialisme segera menjadi bencana berskala masif bagi alam di berbagai belahan dunia. Inilah yang saya sebut sebagai keruntuhan ekologis sebagai salah satu dampak dari modernitas.

Bagaimana posisi agama dalam konteks modernitas? Modernitas adalah dunia tanpa Tuhan, tanpa agama dan tanpa etika. Jika ada, satu-satunya etika dalam modernitas adalah pengabdian pada manusia. Modernitas adalah sebuah tatanan dunia yang mengabdi pada humanisme dengan berbagai variannya. Apakah itu humanisme liberal, humanisme sosialis, ataupun humanisme evolusioner.

Pada umumnya, kalangan agamawan gagap dalam menyambut gelombang pasang modernitas. Karena keduanya berdiri di atas asumsi yang sama sekali berbeda. Agama berdiri di atas fondasi makna. Sementara modernitas berdiri dengan tujuan kekuasaan, tanpa makna.

Agama juga tidak didesain untuk rakus terhadap kekuasaan. Berbanding terbalik dengan modernitas. Di sisi lain, secara masif, modernitas mengepung agama dari berbagai sudut. Karena itulah kalangan agamawan gagap, bahkan hanya untuk mendiskusikan gelombang pasang modernitas.

Sudah terlambat untuk mencegah modernitas tumbuh. Modernitas mengepung agama dari berbagai sisi. Tidak ada pilihan lain bagi agama kecuali bersikap progresif. Agar dapat bertahan di tengah arus modernitas.

Secara ringkas, revolusi saintifik menghasilkan kekuasaan tanpa makna. Kekuasaan melahirkan dominasi atas alam. Dominasi atas alam menyebabkan keruntuhan ekologi. Di sisi lain, kultur tanpa makna memasung ruang gerak agama. Dalam kondisi demikian, agama tidak mampu berbuat banyak. Kecuali bersikap progresif dan akomodatif terhadap modernitas.

Sistem Peradilan Berbasis Agama Dewasa Ini

Pada bagian ini, kita akan melihat substansi sistem peradilan berbasis agama. Utamanya dalam konteks sistem hukum dunia modern.

Baiklah. Hukum Islam bukalah istilah yang populer dalam tradisi Islam awal. Ini adalah konsep yang sama sekali baru. Sehingga, ketika disebut kata hukum Islam, maka harus ditelisik lebih lanjut apa yang dimaksudkan istilah tersebut. Lantas, bagaimana cara kerja sistem hukum di peradilan berbasis agama dewasa ini?

Istilah hukum dewasa ini merujuk pada berbagai peraturan atau norma yang telah ada maupun yang sengaja dibuat untuk mengatur tingkah laku individu dalam suatu masyarakat. Dan itu ditegakkan oleh kekuasaan. Sedangkan istilah Islam merujuk pada agama Islam itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Istilah hukum Islam merupakan peraturan legal-positif yang digali dari prinsip-prinsip Islam yang diberlakukan pada suatu masyarakat oleh kekuasaan.

Satu hal yang menjadi ciri hukum Islam adalah bahwa hukum Islam bersumber pada Islam itu sendiri, baik syariah maupun fikih. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam merujuk pada syariah dan atau fikih yang dipositifkan, sehingga bersifat mengikat bagi masyarakat.

Mengikat dalam konteks ini adalah bahwa, ada konsekuensi tertentu bagi yang tidak menjalankan. Dengan demikian, pengertian hukum Islam disini kiranya lebih dekat kepada qanun dalam pengertian Islam klasik. Meskipun kadang, juga merujuk pada syariah atau fikih.

Karakter dari pada qanun sarat akan muatan legal-positif. Sementara fiqih maupun syariah selalu berkutat pada wilayah etik sekaligus teologis metafisis. Karena pada qanun terdapat perangkat yang mengawalnya. Adapun syariah ataupun fiqih lebih syarat akan muatan etik.

Sebuah wilayah di Indonesia yang menerapkan qanun adalah Aceh. Dalam sistem hukum kontemporer dalam konteks nation state, qanun tersebut setara dengan peraturan daerah (Perda).

Dalam kasus ini, telah jelas bahwa itu adalah fiqih dan atau syariah yang telah mengalami positivisasi. Mereka yang berada dalam wilayah tersebut terikat dengan qanun tersebut. Meskipun dalam beberapa kasus, qanun tersebut terus dipersoalkan karena dianggap diskriminatif.

Banyak kalangan yang mempersoalkan qanun di Aceh. Para aktifis HAM banyak yang mengecam dalam kaitannya dengan hudud dan sejenisnya. Bahkan qanun Aceh ini biasanya disebut perda bernuansa agama atau bahkan perda diskriminatif.

Terlepas dari persoalan tersebut, ulasan ini hendak memberi ilustrasi tentang hukum Islam. Contoh selain qanun Aceh adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan akumulasi fikih yang telah mengalami positivisasi sebagaimana qanun. 

Hukum Islam dalam pengertian qanun maupun KHI diterapkan dengan basis kepercayaan. Umat Islam percaya bahwa hukum Allah adalah hukum yang benar. Karena itu hukum tersebut harus diterapkan. Ada beberapa ayat yang biasanya dipakai sebagai argumen dalam hal ini. Misalnya, dalam Al-Quran surat  Al Maidah ayat 44 yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (Q.S. Al Maidah: 44)

Begitu juga Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 45 yang Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (Q.S Al-Maidah: 45)

Juga Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 47 yang artinya: “Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik” (Q.S. Al Maidah: 47)

Ketiga ayat di atas saya kutip secara keseluruhan untuk memberikan gambaran yang jelas. Ketiga ayat itulah, dan juga masih banyak ayat sejenis ini, yang biasanya digunakan oleh beberapa kalangan untuk bersikeras bahwa manusia harus memakai hukum Allah. Namun, bisakah dipastikan apa yang dimaksud hukum Allah tersebut?

Apa yang dianggap sebagai hukum Allah pengertiannya sangat bias. Bahkan jika yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah (hadits), itu tentu telah bersentuhan dengan berbagai subyektifitas, metodologi, pemahaman, ideologi, bias kepentingan, latar sosiokultural, dan lain sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Inilah yang disebut oleh Jaseer Auda dengan interest and competent worldview. Jika iya, maka di era dewasa ini, tentu membutuhkan kajian yang lebih mendalam dan berbagai pendekatan baru terhadap ketentuan-ketentuan dalam kedua sumber tersebut sebelum diberlakukan.

Persoalan lain yang cukup signifikan untuk didiskusikan di sini adalah bahwa dalam konsep hukum Islam, terdapat dua tradisi yang saling bertentangan. Yakni tradisi teologis-metafisis dan tradisi positivisme.

Pertama, tradisi teologis-metafisis. Paradigma atau tabiat dari Islam bersifat teologis sekaligus metafisis. Artinya kita diajak untuk membayangkan dalam pikiran kita bagaimana Tuhan sedang berbicara. Kemudian kita mencerna sabda tersebut untuk kemudian diucapkan ulang. Ini adalah persoalan teologi.

Persoalan teologi adalah persoalan kebebasan pikiran. Persoalan teologi adalah persoalan kekuatan argumentasi. Artinya, secara teologis, orang boleh mengajukan diskursus apapun dengan berbagai argumen mereka masing-masing. Inilah tradisi Islam awal. Sehingga pada Islam awal, apa yang disebut hukum adalah apa yang diucapkan Nabi. Al hukmu fii lisaani An-Nabi.

Pada masa berikutnya. Hukum berada di lisan para ulama. Itulah mengapa kita akan menemui berbagai pendapat yang sangat variatif tentang satu persoalan. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah khilafiyah. Dalam tradisi yang demikian, setiap orang boleh mengajukan diskursus teologis dengan berbagai argumentasi mereka. Karena teologi adalah persoalan argumen. Argumentasi berada dalam pikiran. Pikiran adalah tempatnya kebebasan. Kita tidak dapat melarang orang untuk memikirkan atau tidak memikirkan suatu hal. Itulah faktanya.

Mungkin, akan ada yang menyangkal bahwa teologi dalam Islam harus memenuhi standar tertentu. Namun, diakui atau tidak, disengaja atau tidak, tabiat pikiran adalah kebebasan. Itulah mengapa sah-sah saja para ulama berbeda pendapat bahkan hanya karena perbedaan penafsiran satu bentuk kata saja dalam Al-Quran, akan dapat menuai banyak perbedaan pendapat. Ini biasa saja.

Kedua, tentang filsafat positivisme. Apa yang disebut hukum dewasa ini tidak lepas dari pengaruh filsafat positivisme ala Auguste Comte. Seorang filsuf berkebangsaan Prancis. Apa itu positivisme? Dalam perspektif Comte, positivisme artinya memotong aspek teologis-metafisis dari sebuah diskursus. Sehingga yang tersisa adalah aspek positif dari diskursus tersebut. Itulah yang kemudian berpengaruh pada paradigma hukum dewasa ini.

Tradisi ini berbanding terbalik dengan tradisi pertama. Yakni tradisi teologi-metafisis dalam Islam. Yang dikehendaki dari tradisi positivisme adalah kepastian. Sementara itu, teologi dan metafisis adalah ketidakpastian. Di sini kontradiksinya.

Bagaimana dengan hukum Islam yang telah mengalami positivisasi? Kembali pada Comte. Positivisasi artinya memotong aspek teologis-metafisis dari sebuah diskursus. Sehingga yang tersisa adalah aspek positifnya.

Hal ini mungkin memberi konsekuensi yang cukup serius terhadap hukum Islam yang telah mengalami positivisasi. Sebut saja qanun atau juga KHI dan sejenisnya. Kita tidak bisa membawa diskursus teologis-metafisis untuk membicarakan satu pasalpun dalam qanun atau KHI. Karena aspek metafisi-teologisnya telah dipotong.

Dalam konteks positivisme hukum, seseorang tidak bisa menafsirkan suatu pasalpun secara teologis ataupun metafisis. Jika itu dilakukan, yang terjadi justru kemunduran jika bukan kekacauan. Artinya, jika kita membicarakan qisas atau hudud dalam qanun misalnya, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Begitu juga syarat-syarat perkawinan dalam KHI misalnya, juga tidak ada kaitanya dengan Tuhan. Dan seterusnya. Itulah konsekuensiya.

Positivisasi hukum Islam juga berdampak pada cara kerja para praktisi hukum Islam. Dalam dunia peradilan berbasis agama misalnya, para hakim mesti dituntut untuk bekerja dengan paradigma positifistik. Artinya, untuk mengajukan suatu diskursus, seorang hakim mesti ditagih argumen positifnya. Mereka akan ditanya pasal berapa dan dalam regulasi mana pasal yang digunakan. Bukan bagaimana pandangan Tuhan tentang hal itu. Meskipun, pikiran-pikiraan teologis-metafisis dalam pikiran mereka itu ada.

Peradilan Modern: Upaya Merespon Perkembangan Zaman

Kita sudah mendiskusikan bagaimana konteks dunia modern. Kemudian juga peradilan berbasis agama dalam konteks dunia modern. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana kemungkinan badan peradilan di tengah badai modernitas.

Secara teknis, pengembangan peradilan berbasis elektronik (E-Court) terlihat dalam kebijakan badan peradilan. Sebut saja misalnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Persidangan Secara Elektronik. Peraturan ini adalah upaya penyesuaian badan peradilan dengan gelombang pasang modernitas. Kita tidak masuk ke persoalan teknis aplikatifnya. Tapi, bisa dilihat bahwa secara umum peraturan itu mengadaptasi serangkaian proses, baik administrasi maupun persidangan dengan kemajuan teknologi. Ini menunjukkan upaya untuk mengadaptasi dunia peradilan iklim dunia modern.

Kemudian, senada dengan itu, kebijakan-kebijakan Badan Peradilan Agama yang yang sangat getol untuk mengadaptasi teknologi juga merepresentasikan upaya untuk beradaptasi dengan iklim dunia modern. Kita bisa sebut satu demi satu, misalnya Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Produk Peradilan, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan, Command Center, Aplikasi PNBP Fungsional, Aplikasi E-eksaminasi, Aplikasi E-Register, Aplikasi E-Keuangan, Aplikasi Validasi Akta Cerai, dan Aplikasi Gugatan Mandiri. Sangat terlihat, itu adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk beradaptasi dengan iklim dunia modern.

Kebijakan-kebijakan semacam itu adalah upaya untuk mengadaptasi kemajuan teknologi. Dengan itu rangkaian proses yang memerlukan waktu, biaya, dan energi bisa dipangkas. Tanpa mengurangi substansi yang ingin dihadirkan.   

Dalam pengelolaan perkara, Mahkamah Agung sebagai badan peradilan juga mengadaptasi teknologi terintegrasi. Yaitu Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Semua badan peradilan di bawahnya menggunakan sistem ini dalam pengelolaan perkara. Sistem ini adalah sistem terintegrasi. Baik secara vertikal maupun horizontal. Yang artinya, seluruh elemen yang bersentuhan dengan perkara menggunakan sistem ini dalam pengelolaan perkara. Selain itu, baik pengadilan tingkat banding maupun tingkat direktorat juga bisa melakukan pemantauan kinerja penanganan perkara melalui sistem ini. Ini langkah adaptasi teknologi yang luar biasa.     

Kemudian, pasca merangseknya Covid-19, prosesi tes calon pimpinan di lingkup Peradilan Agama juga dilakukan dengan mengadaptasi teknologi. Berdasarkan keterangan Bapak Direktur Jendral Badan Peradilan Agama dalam salah satu sambutan, ini adalah yang pertama dilakukan. Sehingga, menjadi rujukan badan peradilan lain.

Bisa dikatakan bahwa aksi-aksi itu adalah upaya untuk memastikan kemungkinan badan peradilan tetap eksis dalam iklim dunia modern. Saya sebut itu dengan probabilitas. Kemungkinan yang terukur. Karena itu adalah upaya-upaya adaptasi yang dilakukan dengan ide yang disertai analisis dan perbaikan terus-menerus.

Jadi, E-Court harus dipahami secara luas. Yaitu penyelenggaraan peradilan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi, dalam upaya untuk tetap eksis dalam iklim dunia modern. Dan upaya untuk itu tampaknya sudah dilakukan.

Refleksi Singkat

Modernitas adalah dunia yang tidak pandang bulu. Siapa yang mampu beradaptasi dengan iklim dunia modern akan bertahan. Dan siapa yang enggan berdialog dengan modernitas akan tersingkir.

Apa yang telah dilakukan oleh badan peradilan, termasuk juga Badan Peradilan Agama, tampaknya sudah mengarah ke adaptasi teknologi. Karena itu, saya optimis badan peradilan akan terus eksis di tengah gelombang pasang modernitas.    

Jadi, selama upaya badan peradilan terus melakukan adaptasi teknologi, dan terus ditingkatkan maka badan peradilan akan tetap eksis dalam iklim modernitas. Tidak akan tenggelam begitu saja. []

Published in Artikel
Tagged under
Halaman 2 dari 3

Agenda PTA SULTRA

Statistik Pengunjung

Hari ini1623
Kemarin2526
Minggu ini6250
Bulan ini35351
Total2159969

Info Pengunjung
  • IP: 35.153.100.128
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Online
3
Online

19 Januari 2022

Negara Pengunjung

Flag Counter

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Kota Kendari. Jam Pelayanan Senin-Kamis : 08.00-16.30 WITA, Jum'at : 08.00-17.00 WITA. Kami telah mendeklarasikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Jika menemukan suatu pelanggaran, silakan laporkan melalui layanan kontak yang tertera di website ini