ABH versus AKP

22 Oktober 2021 Artikel 17698
ABH versus AKP Oleh Bakhtiar. SHI., MHI*[1] Anak yang Berhadapan dengan Hukum, istilah ini dapat kita temukan di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Para pemerhati dan penggiat perlindungan anak, termasuk kalangan praktisi hukum menyingkat penyebutan anak yang berhadapan dengan hukum dengan singkatan ABH. Sedangkan AKP yang dimaksud didalam judul artikel ini adalah singkatan dari Anak Korban Perceraian, Yang penulis maksud dengan anak korban perceraian yaitu anak yang menjadi korban akibat perceraian orang tuanya;…

Kajian Terhadap Tenggang Pemanggilan Perceraian Ghaib Pada Era Digital

02 September 2021 Artikel 20426
Kajian Terhadap Tenggang Pemanggilan Perceraian Ghaib Pada Era Digital (Salah Satu Upaya Mengatasi Hambatan System Hukum) Oleh : Drs. Suyadi, M.H.[1] dan Dr. Drs. Siddiki, M.H.[2] A. Pendahuluan Rasanya sudah maklum, bahwa kini bukan zaman kolonialisme, bukan juga zaman Orde Baru lagi, dan bukan zaman kuno lagi, namun kini zaman sudah serba modern. Suatu zaman yang kita kenal zaman digitalisme, atau zaman online, atau zaman teknologi. Memang kalau kita menoleh pada saat Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 lahir, sarana dan prasarana masih serba ketinggalan. Pada masa itu, infrastruktur seperti jalan-jalan baik di kota maupun di desa masih memprihatinkan.…

Hawalah, Antara Cessie. Subrogasi dan Novasi

09 Agustus 2021 Artikel 18156
HAWALAH, ANTARA CESSIE. SUBROGASI DAN NOVASIOleh : Ahmad Satiri S.Ag.,M.H(Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara) PENDAHULUAN Implementasi ekonomi syariah kedalam dunia bisnis saat ini merupakan hal yang sudah tidak asing lagi, seiring dengan arah kebijakan pemerintah yang telah melakukan merger bank-bank syariah plat merah. Target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perkembangan ekonomi syariah memang patut diapresiasi. Salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam pembentukan format dan pengembangan ekonomi syariah secara nasional adalah KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Bukti keseriusan pemerintah dalam memajukan dan mengembangkan ekonomi syariah nampak memperoleh perkembangan yang signifikan dengan merger yang sudah dilakukan…

Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

09 Juli 2021 Artikel 17580
PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN(Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan) Oleh: Gushairi, S.H.I, MCL. Abstract Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian dari Sembilan kasus yang diteliti menunjukan tingkat kesadaran ayah membayar nafkah anak sangat rendah kalaupun ada ayah memberi nafkah pasca perceraian nilainya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Demikian pula jika terjadi perceraian tanggung jawab memberi nafkah beralih kepada siapa yang memelihara anak apakah ayah atau ibu, sementara yang lain lepas tanggung jawab. Adapun penyebab…

Agenda PTA Kendari

Statistik Pengunjung

Hari ini12796
Kemarin25084
Minggu ini107928
Bulan ini614483
Total8095467

Info Pengunjung
  • IP: 3.90.202.157
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Online
1
Online

29 Maret 2024

Negara Pengunjung

Flag Counter

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Jam Pelayanan Senin-Kamis : 08.00-16.30 WITA, Jum'at : 07.30-16.30 WITA. Kami telah mendeklarasikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Jika menemukan suatu pelanggaran, silakan laporkan melalui layanan kontak yang tertera di website ini