Sistem Kerja Peradilan Agama Berbasis Akreditasi (Metode Implementasi)

02 Juli 2020 Artikel 11780
Sistem Kerja Peradilan Agama Berbasis Akreditasi (Metode Implementasi) Penulis : Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. Tahun terbit : Juni 2018 Tebal : 104 Halaman Gagasan sistem akreditasi dilatarbelakangi oleh adanya seritifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang kemudian diperbaharui dengan ISO 9001:2015. Pengadilan Agama (PA) yang saat itu telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 selambatlambatnya tahun 2018 upgrade ke ISO 9001:2015. Karena tuntutan kondisi dari pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama yang sangat memerlukan panduan dalam implementasi SAPM (Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu), hadirlah Sistem Peradilan Agama Berbasis Akreditasi sebagai awal dari lahirnya referensi mengenai implementasi SAPM, dari mulai tahap…

Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan

02 Juli 2020 Artikel 11174
Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan Oleh : Afif Zakiyudin, S.Sy[1] Urgensi dan Tujuan Menikah Menikah merupakan ketentuan yang diajurkan oleh Rasul Saw dan termasuk dari sunah-nya, secara tegas Rasul Saw menyebutkan bahwa siapa saja yang tidak mengikuti bukan termasuk dari ummatnya.[2] Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana tertuang dalam Q.S Ar Rum 21: “Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari…

Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah

01 Juli 2020 Artikel 11125
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM SENGKETA EKONOMI SYARI’AH Oleh Dr.Ahmad Mujahidin, SH.,MH.[1] Pendahuluan Istilah Alternative Disput Resolution (ADR) pertama kali muncul di Amerika Serikat yang merupakan jawaban atas dissatisfaction (ketidakpuasan) yang timbul di masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan.[2] dissatisfaction atau ketidakpuasan ini bersumber dari waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan perkara, di samping biaya yang mahal. Istilah ADR di Indonesiakan menjadi APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau dalam istilah lain disebut PPS (Pilihan Penyelesaian Sengketa) dan dalam istilah yang berbeda disebut MAPS (Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa). Dari beberapa istilah ADR (Alternative Disput Resolution) tersebut di atas yang popular diberlakukan di…

Asas-Asas Putusan Hakim

30 Jun 2020 Artikel 11201
ASAS-ASAS PUTUSAN HAKIM Oleh : Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan[1] (Hakim Pengadilan Agama Bajawa - NTT) A. Selayang Pandang Putusan merupakan mahkota hakim. Mahkota hakim harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Kesempurnaan dalam memahami hukum acara sangat penting bagi hakim. Hukum acara merupakan ruh dalam pemeriksaan perkara, sebagai pakem atau rel agar hakim tidak berpindah jalur dan arah. Dalam dunia permusikan, Hukum acara tidak ubahnya seperti notasi dalam irama musik. Bila notasi tersebut salah, maka keindahan irama tidak akan tercipta. Pun demikian, bilamana hukum acara tidak diberlakukan secara kaffah, maka malah membuat ambyar, bubrah dan celaka bagi…

Agenda PTA SULTRA

Statistik Pengunjung

Hari ini1447
Kemarin2040
Minggu ini7529
Bulan ini63687
Total1364001

Info Pengunjung
  • IP: 3.235.120.150
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Online
6
Online

29 Juli 2021

Negara Pengunjung

Flag Counter

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Kota Kendari. Jam Pelayanan Senin-Kamis : 08.00-16.30 WITA, Jum'at : 08.00-17.00 WITA. Kami telah mendeklarasikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Jika menemukan suatu pelanggaran, silakan laporkan melalui layanan kontak yang tertera di website ini