Displaying items by tag: PTA Sultra

Selasa, 01 Jun 2021 06:41

Hari Lahir Pancasila

Published in Ucapan
Tagged under
Kamis, 20 Mei 2021 13:35

113 Tahun Hari Kebangkitan Nasional

Published in Ucapan
Tagged under
Published in Ucapan
Tagged under
Kamis, 01 April 2021 00:51

Inovasi Layanan

1

LAIKA (LAYANAN INFORMASI PERKARA BANDING)

 

 

LAIKA (Layanan Informasi Perkara Banding) Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara merupakan aplikasi pesan otomatis melalui aplikasi yang sudah sangat familiar dikalangan masyarakat saat ini yaitu WhatsApp. Aplikasi ini akan memberikan respon terkait informasi perkara banding yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.

Anda dapat mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp LAIKA PTA Sulawesi Tenggara di 081140202211 dan nantinya pesan anda akan dibalas secara otomatis oleh sistem.

Atau anda bisa menggunakan layanan ini dengan klik gambar logo LAIKA diatas.

 

2 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) ONLINE
 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk meenghadapi kondisi New Normal ditengah pandemi Covid-19.

Aplikasi ini memungkinan pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan layanan secara online lewat fasilitas Call Center dan Chatting di halaman website PTSP Online Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.

Anda bisa menggunakan layanan ini dengan klik gambar logo PTSP ONLINE diatas.

 

3 LAYAR TAMU (LAYANAN VIRTUAL TATAP MUKA)
 

Sebagai alternatif lain selain menggunakan media Call Center dan Chatting baik via website maupun aplikasi chatting yang sudah sangat familiar digunakan saat ini yaitu WhatsApp. Kami juga menyediakan Layanan Virtual Tatap Muka (LAYAR TAMU) bagi para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.

Layanan ini memungkinkan pengguna layanan untuk bisa melakukan video call dengan petugas kami melalui aplikasi WhatsApp, dengan melakukan panggilan ke nomor 081140202255.

Atau anda bisa menggunakan layanan ini dengan klik gambar logo LAYAR TAMU diatas.

 

 

Published in Reformasi Birokrasi
Published in Ucapan
Tagged under
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara
Di -
Tempat
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
 
Dengan ini kami sampaikan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Nomor : W21-A/692/OT.01.1/04/2021, tanggal 6 April 2021 perihal "Permintaan Pengisian Survey Kepuasan Pelanggan dan Indeks Persepsi Korupsi atas Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara".
Demikian, terima kasih.
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
 
Dokumen surat terlampir dibawah ini
Published in Pengumuman
Tagged under
Rabu, 01 Juli 2020 12:17

Survey Persepsi Korupsi

*Tahun 2021
Published in Layanan Publik
Tagged under
Rabu, 01 Juli 2020 13:39

Survey Kepuasan Masyarakat

*Tahun 2021

 

Published in Layanan Publik
Tagged under
Jumat, 05 Februari 2021 10:59

AREA VI - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target yang akan dicapai :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik (lebih cepat, murah, aman dan lebih mudah dijangkau)

2. Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi layanan(layanan internasional)

3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Atas dasar hal tersebut terdapat beberap indicator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

a) Standar pelayanan

1) Terdapat standar pelayanan

Menyusun standar pelayanan sesuai dengan peraturan menteri PAN RB nomor 15 2014.

2)  Standar pelayanan telah dimaklumatkan dengan cara:

a. Membuat standar maklumat layanan

b. Melakukan pemasangan maklumat standar pelayanan di tempat pelayanan

3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

4) Melakukan reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP.

Kegiatan kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen standar layanan, capture maklumat standar layanan di tempat layanan, dokumen SOP pelaksanaan standar layanan, dokumen reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP.

b) Budaya pelayanan prima

1) Telah dilakukan sosialisasi upaya penerapan budaya pelayanan prima kepada pegawai

2) Telah dilakukan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak papan pengumuman, sosial media, website dll.

3) Telah terdapat sistem  (sanksi) dan reward (penghargaan) bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar

Kegiatan-kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa: dokumen sosialisasi pelayanan prima (undangan daftar hadi notulen foto sosialisasi capture sarana informasi layanan, sistem reward dan punishment), dokumen penghargaan bagi pegawai teladan dan dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan.

c) Sarana layanan terpadu/terintegrasi

1) Menyediakan layanan tepadu (pembayaran layanan melalui simponi aplikasi simari antara UPT dan mahkamah agung)

2) PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 

d) Terdapat inovasi dalam layanan

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data: Berupa capture aplikasi layanan terpadu dan foto PTSP, capture inovasi pada area layanan.

e) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

1) Untuk mengetahu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit layanan maka perlu melakukan survey kepuasan masyarakat(SKM setiap 3 bulan).

2) Hasil survey dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui website, sosial media, dan banner/spanduk

3) Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat dengan melakukan perbaikan layanan

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilengkapi dengan data dukung: dokumen laporan survey, capture foto tentang pelaksanaan survey dan hasil survey, dokumen laporan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat.

Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut adalah sebagai berikut:

Pergantian Petugas, perbaikan telepon/adakan rapata pembahasan hasil survey masyarakat

PENILAIAN KERJA DATA PENDUKUNG WBK 2020
1 Standar Pelayanan    Pelayanan Informasi
Maklumat Standar Pelayanan
SOP
Dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
2 Budaya Pelayanan Prima     Sosialisasi standar pelayanan kepada pegawai
Visualisasi budaya pelayanan di website
Sistem reward & punishment
Pelayanan terpadu
Inovasi pelayanan
3 Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan   Hasil survey kepuasan masyarakat
Hasil SKM di website
Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut survey kepuasan masyarakat dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut survey kepuasan masyarakat

 

Published in Reformasi Birokrasi
Jumat, 05 Februari 2021 10:55

Area V - Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara yang bersih dan bebas KKN.

Target yang ingin dicapai :

  1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara.
  2. Meningkatnya efektivitas keuangan Negara.
  3. Mempertahankan predikat WTP dari WBK
  4. Menurunnya tingkat penyalahagunaan wewenang

Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indicator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu:

A. Pengendalian gratifikasi.

  1. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara telah melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi
  2. Melaksanakan public campaign di lokasi layanan melalui pemasangan spanduk, banner, running text larangan gratifikasi. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: capture banner/spanduk/media public campaign
  3. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi:

a) Membentuk unit pengendali gratifikasi

b) Memasang kamera CCTV pada area layanan.

Kegiatan tersebut dilengkapi SK Unit Pengendali Gratifikasi, capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya.

B. Penerapan SPIP.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:

  1. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara telah membangun lingkungan pengendalian meliputi:

a) Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik

b) Membentuk tim SPIP

c) Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanann

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen sosialisasi SPIP (undangan notulen daftar hadir foto sosialisasi), SK tim SPIP dokumen pengawasan dan monitoring pada layanan.

2. Satuan kerja telah melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan

a) Melakukan identifikasi resiko

b) Melakukan analisis resiko terhadap faktor kemungkinan dan factor dampak

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen matrik identifikasi resiko, dan dokumen analisis resiko.

3. Satuan kerja telah melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

Membuat laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

Kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan data dukung: dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

4. Satuan kerja telah menginformasikan dan megimplementasikan SPIP kepada seluruh pejabat terkait meliputi kegiatan berupa sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel senin pagi dan apel jumat sore.

Kegiatan dokumen dilengkapi data dukung: dokumen (foto naskah arahan, pembinaan apel) pada saat pelaksanaan apel.

C. Pengaduan masyarakat.

  1. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan kegiatan:

a) Menunjuk petugas pengaduan masyarakat

b) Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak pengaduan.

c) Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan

d) Mengelola pengaduan melalui media web aplikasi SIWAS, SMS gatheway dan meja informasi

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: SK petugas pengaduan masyarakat, capture petugas/ruang/loket/kotak pengaduan, Capture spanduk/banner, Capture sarana pengaduan, melalui media web, aplikasi SIWAS, SMS gatheway dan meja informasi.

2. Laporan pengaduan masyarakat yang diterima ditindak lanjuti:

a) Merespon pengaduan masyarakat

b) Menindak lanjuti pengaduan masyarakat

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: capture respon pengaduan masyarakat, nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepda bagian terkait.

3. Monitoring evaluasi pengaduan masyarakat:

a) Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring

b) Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada bagian terkait.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : laporan monitoring dan evaluasi pengaduan setiap bulan, nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk di tindak lanjuti.

4. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan

D. WBS (Whistle Blowing System)

a) WBS sudah di internalisasi kepada seluruh pegawai melalui apel atau bintek atau sosialisasi

b) WBS telah diterapkan

c) Telah dilakukan evaluasi terhadap penerapan WBS

d) Hasil evaluasi atas penerapan wbs telah ditindak lanjuti

Kegiatan-kegiatan dilengkapi dengan data dukung berupa dokumen internalisasi WBS meliputi undangan, notulen, daftar hadir, foto pembinaan, capture aplikasi WBS, dokumen laporan hasil evaluasi, dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi.

E. Penanganan benturan kepentingan

a) Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

b) Melakukan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

c) Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan

d) Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan dengan cara menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya disertai surat pertanyaan bebas dari benturan kepentingan

e) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

f) Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan

Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen pemetaan benturan kepentingan, dokumen sosialisasi penanganan benturan kepentingan, surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan, laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan

Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut adalah sebagai berikut :

PENILAIAN KERJA DATA PENDUKUNG WBK PTA SULTRA 2021
Pengendalian Gratifikasi  Banner di area gedung
Pedoman pengendalian gratifikasi
2 Penerapan SIPP    Penerapan SPIP
Laporan hasil pengawasan bidang
Hasil Audit Kinerja
Penyampaian Sosialisasi Waskat
3 Pengaduan Masyarakat    Pelayanan dan Form Pengaduan
Arsip tindak lanjut pengaduan
Laporan kegiatan monev atas penanganan pengaduan (bulanan)
Kerta kerja Monev penanganan pengaduan
4 Whistle-Blowing System    Sosialisasi penanganan pengaduan melalui SIWAS (Whistle Blowing System)
Penanganan (Whistle Blowing System)
Monev (Whistle Blowing System)
Perbaikan atas Monev (Whistle Blowing System)
5 Penanganan Benturan Kepentingan     SK Ketua dan pedoman benturan kepentingan no 59A/2014 permenpan 37/2013 benturan kepentingan
Sosialisasi penanganan benturan kepetingan
Petunjuk penanganan benturan kepentingan
Monev atas penanganan benturan kepantingan
Hasil tindaklanjut atas penanganan benturan kepentingan

 

Published in Reformasi Birokrasi
Halaman 1 dari 31

Agenda PTA SULTRA

Statistik Pengunjung

Hari ini2352
Kemarin3983
Minggu ini32684
Bulan ini57558
Total1220924

Info Pengunjung
  • IP: 34.239.157.140
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Online
3
Online

13 Jun 2021

Negara Pengunjung

Flag Counter

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Kota Kendari. Jam Pelayanan Senin-Kamis : 08.00-16.30 WITA, Jum'at : 08.00-17.00 WITA. Kami telah mendeklarasikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Jika menemukan suatu pelanggaran, silakan laporkan melalui layanan kontak yang tertera di website ini