Kajian Terhadap Tenggang Pemanggilan Perceraian Ghaib Pada Era Digital

02 September 2021 Artikel 626
Kajian Terhadap Tenggang Pemanggilan Perceraian Ghaib Pada Era Digital (Salah Satu Upaya Mengatasi Hambatan System Hukum) Oleh : Drs. Suyadi, M.H.[1] dan Dr. Drs. Siddiki, M.H.[2] A. Pendahuluan Rasanya sudah maklum, bahwa kini bukan zaman kolonialisme, bukan juga zaman Orde Baru lagi, dan bukan zaman kuno lagi, namun kini zaman sudah serba modern. Suatu zaman yang kita kenal zaman digitalisme, atau zaman online, atau zaman teknologi. Memang kalau kita menoleh pada saat Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 lahir, sarana dan prasarana masih serba ketinggalan. Pada masa itu, infrastruktur seperti jalan-jalan baik di kota maupun di desa masih memprihatinkan.…

Hawalah, Antara Cessie. Subrogasi dan Novasi

09 Agustus 2021 Artikel 1032
HAWALAH, ANTARA CESSIE. SUBROGASI DAN NOVASIOleh : Ahmad Satiri S.Ag.,M.H(Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara) PENDAHULUAN Implementasi ekonomi syariah kedalam dunia bisnis saat ini merupakan hal yang sudah tidak asing lagi, seiring dengan arah kebijakan pemerintah yang telah melakukan merger bank-bank syariah plat merah. Target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perkembangan ekonomi syariah memang patut diapresiasi. Salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam pembentukan format dan pengembangan ekonomi syariah secara nasional adalah KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Bukti keseriusan pemerintah dalam memajukan dan mengembangkan ekonomi syariah nampak memperoleh perkembangan yang signifikan dengan merger yang sudah dilakukan…

Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

09 Juli 2021 Artikel 1027
PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN(Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan) Oleh: Gushairi, S.H.I, MCL. Abstract Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian dari Sembilan kasus yang diteliti menunjukan tingkat kesadaran ayah membayar nafkah anak sangat rendah kalaupun ada ayah memberi nafkah pasca perceraian nilainya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Demikian pula jika terjadi perceraian tanggung jawab memberi nafkah beralih kepada siapa yang memelihara anak apakah ayah atau ibu, sementara yang lain lepas tanggung jawab. Adapun penyebab…

Prospek Fatwa Mui Terhadap Hukum Positiv Di Negara Pancasila

07 Jun 2021 Artikel 1054
PROSPEK FATWA MUI TERHADAP HUKUM POSITIV DI NEGARA PANCASILA Oleh: Drs. Suyadi, MH. A. Pendahuluan Dunia Internasional sudah memaklumi, bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, bahkan terbesar dunia penduduk muslimnya. Meskipun demikian Indonesia bukanlah negara islam, namun sebuah negara yang berdasarkan “Pancasila”. Beruntunglah, bahwa mayoritas masyarakat kita, telah saling memamahami, bahwa yang hidup di negeri ini bukan kaum muslimin saja, namun beraneka agamanya, sukunya, bahasanya dan bangsannya dan kondisi saling memahami seperti itu sudah terjalin dari dulu kala. Sejarah telah mencatat para pemuda dan pemudi kita sejak tanggal, 28 Oktober tahun 1928 telah berikrar dengan sebutan “Sumpah Pemuda”, yaitu:…

Agenda PTA SULTRA

Statistik Pengunjung

Hari ini314
Kemarin6087
Minggu ini31545
Bulan ini157575
Total1742082

Info Pengunjung
  • IP: 35.175.107.77
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Online
2
Online

23 Oktober 2021

Negara Pengunjung

Flag Counter

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Kota Kendari. Jam Pelayanan Senin-Kamis : 08.00-16.30 WITA, Jum'at : 08.00-17.00 WITA. Kami telah mendeklarasikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Jika menemukan suatu pelanggaran, silakan laporkan melalui layanan kontak yang tertera di website ini