Prosedur Persidangan

01 Juli 2020 Layanan Hukum 1013
Pada asasnya peradilan perdata menganut asas persidangan terbuka untuk umum, namun hal tersebut dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan “ Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.” Proses beracara yang harus dilalui bagi mereka yang sedang berperkara di peradilan agama adalah: Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan/permohonan didaftarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 131 KHI untuk perkara cerai talak, dan untuk perkara cerai gugat diatur dalam Pasal 80 ayat…

Biaya Perkara Tingkat Banding

01 Juli 2020 Layanan Hukum 1410
BIAYA BERPERKARA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGGARA Berdasarkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG No. 3 Tahun 2012 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Nomor W21-A/489a/Ku.04.2/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 PERATURAN PEMERINTAH No. 5 Tahun 2019 Bahwa Biaya Perkara Banding Sebesar Rp. 150.000,-

Prosedur Pendaftaran Perkara

01 Juli 2020 Layanan Hukum 1043
Prosedur Pendaftaran Perkara Dengan Pembayaran Via Bank Pertama : Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Kedua : Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Ketiga : Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR/pasal 194 R.Bg. atau pasal 89 Undang-undang…

Prosedur Perkara Peninjauan Kembali

01 Juli 2020 Layanan Hukum 949
Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) : 1. Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah. 2. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti bar, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan sisahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 Undang Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 5 tahun 2004). 3. Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 Undang Undang No. 14 tahun…

Agenda PTA SULTRA

Statistik Pengunjung

Hari ini1481
Kemarin2040
Minggu ini7563
Bulan ini63721
Total1364035

Info Pengunjung
  • IP: 3.235.120.150
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Online
6
Online

29 Juli 2021

Negara Pengunjung

Flag Counter

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Kota Kendari. Jam Pelayanan Senin-Kamis : 08.00-16.30 WITA, Jum'at : 08.00-17.00 WITA. Kami telah mendeklarasikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Jika menemukan suatu pelanggaran, silakan laporkan melalui layanan kontak yang tertera di website ini