Pusaka Tinggi Dalam Hukum Adat Kerinci Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jambi) Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Hukum adat dalam konteks tertentu menjadi pertimbangan yang cukup signifikan. Utamanya, ketika hukum adat itu sendiri merepresentasikan keadilan. Kerinci, sebagai sebuah wilayah eksklusif, memiliki konsep sendiri tentang pusaka tinggi. Berbeda dengan konsep pusaka tinggi pada umumnya. Yang kerap kali merujuk pada kebudayaan Minangkabau atau kultur adat Jambi. Ulasan singkat ini hendak menyuguhkan suatu potret tentang hukum adat di Kerinci. Salah satu wilayah di pulau Sumatra. Dalam konteks kebendaan. Yang menurut saya cukup progresif dan tentu unik. Yang disebut pusaka tinggi.…

Peradilan Modern Berbasis E-Court : Upaya Mengais Probabilitas di Tengah Modernitas Oleh : M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, PTA Jambi) Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Hari-hari ini, kita hidup dalam dunia modern. Dunia modern salah satunya ditandai dengan teknologi yang sangat maju sedemikian pesat. Kemajuan, teknologi dalam berbagai bidang itu mengubah cara hidup manusia. Dari persoalan yang paling besar hingga hal-hal yang remeh. Karena itu, baik individu maupun instansi dituntut untuk melakukan penyesuaian di sana-sini. Bagi yang tidak mampu beradaptasi, maka akan hanyut tergilas zaman. Termasuk juga badan peradilan. Gelombang pasang kemajuan teknologi menuntut badan peradilan untuk melakukan…

Pemanfaatan Teknologi dalam Mendukung Fungsionalitas Pengadilan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan A. Pendahuluan Sistem kerja lembaga peradilan berpusat pada fungsi utama dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Dari fungsi itu, administrasi peradilan mencakup dua aspek penopang, yaitu administrasi perkara (judicial administration) dan administrasi umum (general administration). Administrasi perkara yang merupakan core business (tanggung jawab utama) Pengadilan mencakup segala kegiatan pengadministrasian perkara dari sejak suatu perkara didaftar hingga diputus, termasuk juga pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi. Administrasi ini juga mencakup segala hal berkaitan dengan pelaporan perkara, manajemen persidangan, penanganan pengaduan atas layanan keperkaraan, dan…

Sistem Kerja Peradilan Agama Berbasis Akreditasi (Metode Implementasi) Penulis : Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. Tahun terbit : Juni 2018 Tebal : 104 Halaman Gagasan sistem akreditasi dilatarbelakangi oleh adanya seritifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang kemudian diperbaharui dengan ISO 9001:2015. Pengadilan Agama (PA) yang saat itu telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 selambatlambatnya tahun 2018 upgrade ke ISO 9001:2015. Karena tuntutan kondisi dari pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama yang sangat memerlukan panduan dalam implementasi SAPM (Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu), hadirlah Sistem Peradilan Agama Berbasis Akreditasi sebagai awal dari lahirnya referensi mengenai implementasi SAPM, dari mulai tahap…